Komisi II mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan rapat kerja dengan Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin ."Terkait 51.293 orang tenaga honorer kategori II yang telah lulus dalam seleksi PPPK tahun 2019.
Awalnya, dalam rapat kerja, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan Nomor Induk Pegawai terhadap seluruh tenaga honorer yang lulus seleksi PPPK tahun 2019."Perpres mengenai jabatan sudah ditetapkan, sudah keluar, yang Perpres mengenai gaji statusnya sedang dalam proses harmonisasi di Kemenkumham, kami menunggu proses itu agar segera ditetapkan," kata Bima.
Bima juga menjelaskan, dari 51.293 tenaga honorer yang lulus dalam seleksi PPPK, ada sebanyak 45.949 orang yang diusulkan instansi kepada BKN.Sebab, sebagian dari mereka yang lulus seleksi tidak bekerja di instansi tersebut. Namun, dalam data nama-nama tenaga honorer tersebut masih tersimpan. "Ada 51.293 orang. Tetapi yang diusulkan oleh instansinya hanya 45.949 orang. Kenapa berbeda antara yang lulus dan yang diusulkan? karena ternyata banyak dari tenaga honorer ini yang walaupun namanya masih ada di dalam data base, namun sudah tidak bekerja lagi," ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN DitingkatkanKomisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR RI Apresiasi Program KLHK untuk Pemberdayaan MasyarakatMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan komisi IV DPR untuk kerja KLHK. KLHK
Baca lebih lajut »
Soal Kalung 'Antivirus' Corona Kementan, Anggota Komisi IX DPR: Belum TerujiAnggota Komisi IX DPR mengkritik rencana Kementan memproduksi kalung 'antivirus' Corona. Hasil penelitian itu dinilai belum terbukti ampuh menangkal Corona. Kementan KalungAntivirusCorona
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IV DPR Pertanyakan Kajian Kalung 'Antivirus' Corona KementanAnggota Komisi IV mempertanyakan kajian kalung 'antivirus' Corona Kementan. Kementan diminta fokus bagaimana produksi pertanian tetap melimpah saat pandemi. Kementan AntivirusCorona
Baca lebih lajut »
Komisi IV DPR Apresiasi Program KLHK Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan'Program KLHK sangat baik dan direspona masyarakat,' kata anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus CoronaSaleh Daulay yang mengaku sempat mencoba produk tersebut mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap klaim Kementan.
Baca lebih lajut »