Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan

Indonesia Berita Berita

Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 Beritasatu
  • ⏱ Reading Time:
  • 9 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 7%
  • Publisher: 59%

Komisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.

meminta KASN dan BKN untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitasi ASN,” kata Doli saat rapat kerja Komisi II dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta Ketua KASN Agus Pramusinto di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Parlemen, Jakarta, Senin .

Doli menambahkan, penegakan sanksi yang tegas juga sepatutnya diterapkan, mengingat terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Beritasatu /  🏆 26. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Komisi IV DPR RI Apresiasi Program KLHK untuk Pemberdayaan MasyarakatKomisi IV DPR RI Apresiasi Program KLHK untuk Pemberdayaan MasyarakatMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan komisi IV DPR untuk kerja KLHK. KLHK
Baca lebih lajut »

Komisi IV DPR Apresiasi Program KLHK Melakukan Rehabilitasi Hutan dan LahanKomisi IV DPR Apresiasi Program KLHK Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan'Program KLHK sangat baik dan direspona masyarakat,' kata anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno.
Baca lebih lajut »

Anggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus CoronaAnggota Komisi IX DPR Ragukan Efektivitas Kalung Eucalyptys Antivirus CoronaSaleh Daulay yang mengaku sempat mencoba produk tersebut mengatakan perlu ada penelitian lebih lanjut terhadap klaim Kementan.
Baca lebih lajut »

DPR akan Klarifikasi Komisi VII Soal Minta CSR |Republika OnlineDPR akan Klarifikasi Komisi VII Soal Minta CSR |Republika OnlinePimpinan DPR akan mengklarisifikasi soal CSR kepada dua anggota Komisi VII hari ini.
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Sebut Ada yang Bantu Pelarian Joko TjandraKomisi III DPR Sebut Ada yang Bantu Pelarian Joko TjandraAnggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Sahroni menyebut ada oknum institusi hukum yang aktif ikut membantu pelarian buronan kasus korupsi cessie atau hak tagih Bank Bali, Joko Tjandra. DPR korupsi BankBali JokoTjandra
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 20:15:58