Disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Bojonegoro Janoe Tegoeh Prasetijo dalam Gathering
BPJS Kesehatan. Jumlah pastinya 23.507. Penyebabnya, Pemprov Jatim sejak Januari lalu menonaktifkan program PBI JKN. Dari total yang dinonaktifkan 622 ribu penerima, 23.507 penerima di antaranya dari Tuban.
Problemnya, Pemkab Tuban sekarang ini belum siap karena tidak menganggarkan. Kepala Dinsos P3A PMD Tuban Eko Julianto mengatakan, terhitung April nanti, 23 ribu lebih peserta PBI dari warga miskin resmi menjadi tanggung jawab kabupaten. Janoe menambahkan, terkait kebijakan Pemprov Jatim yang melepas 23.507 warga miskin penerima PBI JKN di Tuban, insitusinya sudah menggelar kelas konsultasi yang diikuti dinsos setempat.– Pemkab Tuban sekarang ini didera kesulitan pelik seiring kebijakan Pemprov Jatim yang melepas 23.507 warga miskin Tuban dari program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional .
”Solusi pertama yang paling memungkinkan adalah mengalihkan ke PBI JKN KIS yang ditanggung APBN,” ujarnya dalam Media Gathering Bincang-Bincang Santai di salah satu rumah makan di Tuban kemarin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
8 Layanan Publik Ini Wajibkan Bukti Peserta BPJS Kesehatan, Respons Ombudsman?Ombudsman RI menanggapi rencana pemerintah mewajibkan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai salah satu syarat mengakses sejumlah layanan publik.
Baca lebih lajut »
Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan, Siapkan Dokumen-dokumen IniFaskes BPJS Kesehatan umumnya dipilih oleh peserta saat pertama kali mengajukan pendaftaran.
Baca lebih lajut »
Viral Anggaran Golf Rp 3,1 Miliar, Ini Kata BPJS KetenagakerjaanJaminan keanggotaan golf BPJS Ketenagakerjaan dicatat sebagai aset badan, dan terlepas dari dana jaminan sosial yang didapat dari iuran bulanan peserta.
Baca lebih lajut »
Moeldoko: BPJS Kesehatan untuk Jual Beli Tanah Syarat LogisKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah sangat logis.
Baca lebih lajut »
Pemerintah sebut BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah syarat logisKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan bahwa syarat melampirkan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dalam proses jual beli tanah sangat logis untuk ...
Baca lebih lajut »
Terapkan Syarat Kartu BPJS Kesehatan untuk Urus SIM, STNK, dan SKCKPolri menyusun aturan baru tentang syarat pengurusan SIM, STNK, dan SKCK. Ada tambahan syarat yang akan diwajibkan bagi para pemohon tiga dokumen tersebut.
Baca lebih lajut »