Menurut Fariz, selama ini Jokowi dikenal sebagai figur yang mendorong politik terbuka, tanpa dinasti, dan bebas. Ia berharap agar Jokowi melarang keluarganya untuk terjun dalam ranah politik.
KOORDINATOR Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, menyayangkan masuknya Gibran Rakabuming Raka dalam ranah politik. Keputusan putra Presiden Jokowi untuk maju dalam kontestasi Walikota Solo dinilai justru merugikan Jokowi yang dikenal tidak membangun politik dinasti.
Menurut Fariz, selama ini Jokowi dikenal sebagai figur yang mendorong politik terbuka, tanpa dinasti, dan bebas. Citra itu bakal jadi taruhan jika membiarkan anaknya maju. Fariz berharap agar Jokowi melarang keluarganya untuk terjun dalam ranah politik. Fariz menyarankan agar tidak harus saat ini masuk dalam ranah politik. Setidaknya menunggu hingga Jokowi istirahat dari politik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Prediksi Jokowi Kena Kutukan Periode Kedua Seperti SBYIndonesia Corruption Watch (ICW) memprediksi Presiden Joko Widodo akan mengalami permasalahan di bidang hukum dan politik yang lebih besar di periode kedua.
Baca lebih lajut »
Organisasi Mahasiswa Sarankan Jokowi Istirahatkan WirantoIni perlu dilakukan demi kesehatan Wiranto, seiring akan berakhirnya Pemerintahan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang.
Baca lebih lajut »
ICW Temukan 49 Potensi Penipuan di BPJS Kesehatan'Kami menemukan 49 jenis fraud yang dilakukan pasien, BPJS, dan penyedia obat. Sebenarnya hasilnya sama,' kata Dewi.
Baca lebih lajut »
ICW Temukan Potensi Fraud dalam Aktivitas BPJS KesehatanICW menemukan sejumlah potensi praktik fraud (kecurangan), baik oleh peserta JKN, pihak pendukung, maupun penyelenggara yakni, BPJS Kesehatan.
Baca lebih lajut »
ICW: KPK Berpotensi 'Mati Suri' Hingga DesemberPotensi mati suri KPK terkait dengan berlakuknya UU KPK mulai 17 Oktober
Baca lebih lajut »
ICW Prediksi Pilkada 2020 Rawan Korupsi Karena KPK Mati SuriPada tahun lalu, puluhan kepala daerah ditangkap KPK terkait pilkada.
Baca lebih lajut »