'Jangan sampai justru pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikenang masyarakat sebagai pemerintahan yang tidak pro terhadap penguatan KPK dan pemberantasan korupsi,' kata ICW. Jokowi
- Indonesia Corruption Watch mengatakan menerbitkan Perppu merupakan hak prerogatif presiden. ICW meminta seluruh unsur pemerintah mendukung Presiden Jokowi menerbitkan"Harusnya setiap unsur pemerintah dapat mendukung langkah Presiden dalam menerbitkan Perppu. Sebab, pada dasarnya Perppu merupakan hak prerogatif dari Presiden.
"Mulai dari pembahasan UU KPK yang tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2019, pengesahan yang tidak dihadiri kuorum anggota DPR, substansi yang bermasalah, sampai pada KPK yang tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan," ujarnya.Menurut Kurnia, saat ini menjadi momentum yang baik bagi masyarakat untuk menagih janji kampanye Jokowi yang akan memperkuat KPK.
"Jangan sampai justru pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dikenang masyarakat sebagai pemerintahan yang tidak pro terhadap penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," tuturnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
ICW Koreksi Perppu Disebut Simalakama: UU KPK Baru Banyak Pasal Keliru Asas'Perppu itu mengkoreksi kesalahan presiden dan DPR dalam revisi UU KPK. Banyaknya pasal yang keliru secara asas dan konsep harusnya dikoreksi,' kata Donal.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Abaikan Penolakan Elite ParpolTokoh-tokoh partai yang kini menolak akan kembali mendukung jika Jokowi menerbitkan perppu.
Baca lebih lajut »
Jokowi Tersandera Partai Politik soal Perppu KPKPengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat Jokowi tersandera oleh partai politik sehingga belum dapat menerbitkan Perppu KPK.
Baca lebih lajut »
Mahasiswa Trisakti cs Beri Deadline Jokowi soal Perppu KPK: Maksimal 14/10Sejumlah mahasiswa menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk menyampaikan desakan penerbitan Perppu KPK ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »
Bertemu Moeldoko, Mahasiswa Desak Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK'Pak Moeldoko akan menyampaikan kepada Pak Jokowi untuk dipertimbangkan dan tadi semuanya akan diakomodasi,'
Baca lebih lajut »
Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan karena Terbitkan Perppu KPK?Surya Paloh menyebut, Presiden Joko Widodo bisa di-impeach atau dilengserkan apabila menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) - Nasional
Baca lebih lajut »