Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan karena Terbitkan Perppu KPK?

Surya Paloh menyebut, Presiden Joko Widodo bisa di-impeach atau dilengserkan apabila menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) - Nasional

Kesepakatan itu, lanjut Surya, diambil ketika Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung diam-diam bertemu di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin malam.

"Jadi yang jelas, Presiden bersama seluruh partai pengusungnya mempunyai satu bahasa yang sama. Untuk sementara enggak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan perppu," kata Surya.Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menilai, pernyataan Surya hanya gertakan yang tidak memiliki landasan hukum.impeachment

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Perppu bisa menjadi senjata Jokowi melawan tekanan parpolPerppu KPK bisa jadi kartu truf alias senjata Jokowi melawan tekanan partai politik. Jika ada partai yang menolak Perppu, presiden bisa gantian menolak mereka masuk dalam kabinet. BeritagarHariIni selengkapnya -
Baca lebih lajut »

Pakar: Perppu RUU KPK Bisa Dikeluarkan, tetapi Tunggu NomorPenerbiitan perppu harus dilakukan setelah hasil revisi diundangkan.
Baca lebih lajut »

Soal Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Diimpeach'Presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa diimpeach (dimakzulkan) karena itu,' ujarnya.
Baca lebih lajut »

Tak Bisa Berharap Banyak dari Uji Materi, Perppu Benteng Terakhir untuk UU KPKMenurut Pukat UGM, uji materi bukan solusi atas permasalahan UU KPK. Perppu adalah jawabannya.
Baca lebih lajut »

Soal Perppu KPK, Surya Paloh: Salah-salah Presiden Bisa Di-impeach'Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (MK), presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa diimpeach (dimakzulkan).' | Nasional
Baca lebih lajut »

Pakar: Tidak ada kegentingan memaksa, Perppu KPK bisa inkonstitusionalPakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI), Indriyanto Seno Adji berpendapat penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) ...
Baca lebih lajut »