Pengalihan status pegawal KPK jadi PNS dan PPPK tetap membuat honorer K2 cemburu karena begitu mudahnya pemerintah menerbitkan regulasi. honorerK2
jpnn.com, JAKARTA - Pengalihan status pegawal Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara , baik PNS maupun PPPK masih membuat honorer K2 cemburu berat. Mereka kesal karena begitu mudahnya pemerintah menerbitkan PP 41 Tahun 2020 yang menjadi regulasi pengalihan status tersebut. Menurut Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia Titi Purwaningsih, wajar-wajar saja bila mereka cemburu ke pegawal KPK.
"Ya, kalau teman-teman kecewa, kesal, cemburu, wajar toh. Namanya manusia biasa. Mau pegawai KPK senang atau enggak diangkat menjadi PPPK dan PNS hak mereka. Kami hanya melihat dari sisi kebijakannya," kata Titi kepada JPNN.com, Selasa . Kenapa, lanjut Titi, pegawal KPK yang sudah sejahtera di lembaga adhoc malah mau dipaksa jadi PNS maupun PPPK.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bersaksi di Sidang MK, Eks Penasihat KPK dan Ketua BEM UI Kritik Proses Revisi UU KPK'Sejak awal kita memang tidak pernah diinformasikan mengenai rencana itu. Bahkan karena diinformasikan saja tidak, apalagi dilibatkan,' kata Budi.
Baca lebih lajut »
Honorer K2 Pertanyakan Anggaran PPPK Tahun 2020Anggaran 51 ribu PPPK yang sudah masuk dalam APBN/APBD 2020 dipertanyakan honorer K2. honorerK2
Baca lebih lajut »
Legislator Dorong KPK Selidiki Penggunaan |em|Influencer|/em| |Republika OnlineNasional Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto : Pemerintah yang menggunakan anggaran untuk menggunakan jasa influencer dan buzzer perlu diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Buxxer Influencer KPK
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Selidiki Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungICW mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penyebab terbakarnya Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)...
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Ikut Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungICW mendesak KPK untuk turut menyelidiki penyebab kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung.
Baca lebih lajut »
ICW Desak KPK Turut Usut Kebakaran Gedung Kejaksaan AgungPengusutan oleh KPK penting untuk memastikan kebakaran tersebut murni kecelakaan atau justru telah direncanakan pihak tertentu.
Baca lebih lajut »