Hasjim memikirkan Wawasan Nusantara sebagai konsep untuk membina persatuan dan kesatuan nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasjim Djalal, meninggal dunia di usia 90 tahun. Lewat keahliannya di bidang hukum laut internasional, diplomat kawakan itu tak lelah memperjuangkan kedaulatan maritim Indonesia dan mewariskan pemikiran soal Wawasan Nusantara.
”Saya itu orang kampung, kok, betul. Sampai tamat SMA, saya tidak pernah ke luar Sumatera Barat. Saya betul-betul berasal dari keluarga petani,” katanya dengan rendah hati. Setelah PBB mengadakan konferensi pertama tentang hukum laut tahun 1958, kebetulan studinya telah selesai. Hasjim mulai memikirkan Wawasan Nusantara sebagai konsep untuk membina persatuan dan kesatuan nasional.Konsep itu ia gagas untuk menghindari perpecahan seperti pemberontakan PRRI/Permesta itu. ”Saya merasa Wawasan Nusantara sebagai jawaban untuk menghindari pemberontakan,” lanjutnya.
Selama empat tahun berikutnya, Hasjim diposkan di Singapura sebagai Kepala Bidang Politik yang sangat terlibat dalam urusan Selat Malaka. Tahun 1976, ia pulang menjadi Direktur Perjanjian Internasional sampai tahun 1979. Saat itu, ia banyak mengurusi masalah Wawasan Nusantara, hukum laut, dan masalah-masalah perbatasan.
Meskipun pengabdiannya di Deplu selesai ketika pensiun pada Februari 1994, Hasjim masih tetap diberi kepercayaan menjadi dubes keliling. Pernikahannya dengan Zurni Kalim membuahkan tiga anak, yakni Budi Irawan, Dino Patti Djalal, dan Dini Sari. Selama kariernya sebagai diplomat, Hasjim juga mengukir beragam prestasi. Ia merupakan salah satu juru runding Indonesia dalam pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut pada tahun 1982, mendampingi Mochtar Kusumaatmadja yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Saat itu, Hasjim menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk PBB.
Hasjim mulai tertarik dengan masalah-masalah kelautan ketika belajar di AS. Ia mengatakan diilhami oleh pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1957. ”Waktu itu saya melihat apa yang salah dengan negara ini, mengapa kita saling berkelahi karena masalah etnis atau propinsial,” katanya. Tahun 1969-1972, ia diangkat menjadi Kepala Dinas Hukum Internasional dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk urusan hukum laut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pakar Hukum Laut Internasional Hasjim Djalal Meninggal DuniaPakar hukum laut internasional dan diplomat senior Indonesia, Hasjim Djalal, meninggal dunia di Jakarta pada usia 90 tahun.
Baca lebih lajut »
Prof Dr Hasjim Djalal Meninggal Dunia di Usia 90 TahunPakar hukum laut internasional Prof Dr Hasjim Djalal meninggal dunia di usia 90 tahun. Hasjim dikenal sebagai diplomat kawakan yang memperjuangkan kedaulatan maritim Indonesia dan mencetuskan konsep Wawasan Nusantara.
Baca lebih lajut »
Diplomat senior Hasjim Djalal meninggal dunia pada usia 90 tahunDiplomat senior dan ahli hukum laut internasional Indonesia, Hasjim Djalal, menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 90 tahun di Jakarta pada Minggu pukul ...
Baca lebih lajut »
Guru Besar Lingkungan dan Pakar Hukum Desak Permen LH Dicabut karena Berpotensi Jadi Bancakan PNBPPermen LH Nomor 7 Tahun 2014 dinilai malapraktik dan rawan menjadi bancakan untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca lebih lajut »
Soal Amnesti 44 Ribu Napi, Pakar Hukum Pidana Harus Ada Pertimbangan IdeologisPakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengat pemerintah harus menginfokan catatan hukuman apa dan seberapa napi tersebut menjalani hukuman sebelum memberikan amnesti
Baca lebih lajut »
Pakar Hukum: Sita Jaminan Tanah Jalan Daan Mogot Tidak Perlu DilakukanSidang perdata di PN Jakbar membahas sengketa tanah di Jalan Daan Mogot. Penggugat mengklaim sebagai ahli waris dan kuasa pemegang hak atas tanah adat. Namun, tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat dan terdapat putusan inkrah perdata dan pidana yang memenangkan pemilik sertifikat.
Baca lebih lajut »