Artikel ini membahas harapan reformasi legislasi di DPR RI menyusul pelantikan anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029. Kegelisahan atas karut-marut legislasi dalam lima tahun terakhir diungkapkan, serta dikritik langkah pemerintah dalam mengabaikan partisipasi publik dalam pembuatan UU Cipta Kerja dan UU IKN.
sudah dilantik. Setiap periode pemerintahan baru digantungkan harapan baru. Tidak terkecuali untuk DPR sebagai lembaga negara yang memegang kekuasaan dalam membuat undang-undang. Harapan tersebut muncul dari kegelisahan atas karut-marut legislasi dalam lima tahun terakhir. Ingatan kita masih segar tentang pengabaian partisipasi yang bermakna dalam pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.
Kendati putusan MK meminta pemerintah dan DPR mengulang kembali prosesnya, pemerintah justru menempuh jalan pintas dengan membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Langkah yang banyak mendapat kritik keras dari masyarakat sipil.juga dapat kita temukan dalam pembuatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang serba cepat. Undang-undang seolah-olah hanya perkakas untuk menjustifikasi kemauan pemerintah. Padahal, setiap undang-undang sejak diundangkan akan memiliki dampak besar bagi kehidupan sosial, ekonomi, birokrasi, anggaran, dan berbagai dimensi lainnya.Reformasi legislasi selama ini dimaknai sebatas pada upaya untuk menyederhanakan jumlah undang-undang dan regulasi turunannya. Oleh karena itu, muncul konsep Padahal, isu reformasi legislasi tidak hanya soal jumlah peraturan. Reformasi legislasi juga menyangkut bagaimana cara kita membuat undang-undang. Partisipasi bermakna merupakan salah satu isu yang terkait dengan cara membuat undang-undang.Suasana pelantikan anggota DPR/DPD/MPR 2024-2029 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Selain partisipasi bermakna, ada persoalan lain yang perlu dibicarakan dalam reformasi legislasi. Sejauh mana kita melaksanakan penelitian dengan serius dalam rangka membuat sebuah undang-undang? Kita bisa menemukan rancangan undang-undang (RUU) yang tenggelam begitu saja ketika diinisiasi oleh anggota DPR sebagai RUU inisiatif merek
REFORMASI LEGISLASI DPR UU CIPTA KERJA UU IKN PARTISIPASI BERMAKNA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masuk Prolegnas Prioritas, RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Perlu Terus DikawalDPR memasukan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025.
Baca lebih lajut »
DPR Tetapkan 176 RUU Masuk Prolegnas, 41 RUU Prioritas 2025DPR menetapkan sebanyak 176 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2024-2029.
Baca lebih lajut »
5 Pimpinan Terpilih, IM57 Institute: Tak Ada Komitmen DPR Kembalikan Reformasi KPKIM57+ Institute menilai bahwa DPR RI dalam memilih lima pimpinan KPK ini tidak memikirkan komitmennya dalam mereformasi KPK.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Dorong Reformasi Penegakan Hukum dan Pengawasan AparatKomisi III DPR RI menyoroti kasus penembakan polisi terhadap warga dan penyalahgunaan senjata api di lingkungan kepolisian. Legislator Martin Manurung mendorong reformasi penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap anggota kepolisian. Data KontraS menunjukkan adanya 45 pembunuhan di luar hukum oleh aparat negara, termasuk 34 kasus oleh polisi dan 11 kasus oleh TNI dalam periode Desember 2023-November 2024.
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR dorong pemerintah percepat reformasi birokrasiKetua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi.Ia menyampaikan dua ...
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: Polri di bawah Kemendagri penghianatan reformasiAnggota Komisi III DPR RI Sarifudin Sudding menegaskan wacana penggabungan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri merupakan penghianatan terhadap semangat ...
Baca lebih lajut »