Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Jaminan Produk ...
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah di Jakarta, Kamis . Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Jaminan Produk Halal karena perangkat sertifikasi halal hingga saat ini belum kunjung siap meski memasuki tenggat akhir.
Menurut dia, UU 33/2014 secara operasional tidak dapat diimplementasikan sehingga berpotensi terjadi kekosongan hukum mengingat ada keterlambatan Kementerian Agama atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyiapkan segala sesuatu sesuai amanah UU JPH.BPJPH, kata dia, tidak dapat menyiapkan auditor halal, Lembaga Pemeriksa Halal, standar halal, tarif sertifikasi halal, sistem registrasi, label/logo produk halal dan instrumen serta infrastruktur terkait.
Ia mengatakan pada Pasal 67 ayat 1 UU JPH menyebut penerapan kewajiban produk bersertifikat halal adalah pada 17 Oktober tahun ini atau tinggal tujuh hari lagi. Dengan begitu, Perppu soal JPH merupakan kebutuhan mendesak. Sementara itu, BPJPH dalam jumpa persnya pernah menyebutkan jika pada 17 Oktober 2019 merupakan awal mula proses sertifikasi halal sehingga segala infrastruktur pendukung UU JPH terus digenjot. Dengan begitu, amanah UU JPH dapat dilaksanakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wisata Halal Perlu Didukung Peraturan MenteriIndonesia belum memiliki petunjuk teknis wisata halal.
Baca lebih lajut »
Asosiasi UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal DitundaAsosiasi UMKM mempertanyakan transparansi biaya sertifikasi halal.
Baca lebih lajut »
Seminggu lagi sertifikasi halal berlaku, bagaimana kesiapannyaAsosiasi UMKM meminta aturan ini ditunda pelaksanaannya karena belum siap. Pengamat meminta pemerintah perlu mengeluarkan Perppu. Bagaimana dengan yang sudah mengantongi sertifikat halal sebelumnya?
Baca lebih lajut »
Depok Halal Festival Digelar di DepokAcara ini berlangsung selama 15 hari di DMall, Depok.
Baca lebih lajut »
BPJS Watch: Sanksi Penunggak Iuran BPJS Dinilai TerlambatDiharapkan ada komunikasi dan kerja sama intens antara pemerintah pusat dan daerah.
Baca lebih lajut »
Human Rights Watch: Beri PBB Akses ke PapuaHRW minta pemerintah mengizinkan Komisi HAM PBB masuk ke Papua
Baca lebih lajut »