Hakim Ketua Pengadilan Tipikor yang bertugas dalam perkara Harvey Moeis, Eko Ariyanto, mendalami dana keluar PT Refined Bangka Tin (RBT), khususnya terkait ...
Suasana persidangan kasus korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk. pada tahun 2015–2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin . ANTARA/Putu Indah Savitri
“Pasti perusahaan punya CSR . CSR-nya berupa apa? Besarnya tiap tahun berapa?” ujar Eko Ariyanto kepada Manajer Keuangan PT Refined Bangka Tin Ayu Lestari Yusman yang menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin. Ayu menjelaskan bahwa angka tersebut bersifat variatif dikarenakan pencadangan dilakukan berdasarkan permintaan. Adapun kisaran dana CSR yang dicadangkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar.“Yang saya ingat, kegiatan Idul Adha, untuk kurban, terus ada sumbangan sembako,” ucap Ayu.
Kasus tersebut menyeret tiga perwakilan PT RBT sebagai terdakwa, yakni Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT RBT, Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MKMK Sebut Baleg DPR Telah Membangkang Dari Putusan Pengadilan'Cara ini, buat saya pribadi, adalah pembangkangan secara telanjang terhadap putusan pengadilan,' kata Palguna
Baca lebih lajut »
37 Calon Hakim TUN dan 35 Calon Hakim Militer Kunjungi Gedung Mahkamah AgungCalon hakim Pengadilan Militer & Tata Usaha Negara ke gedung Mahkamah Agung untuk mengenal fungsi dan peran Mahkamah Agung dalam dunia peradilan.
Baca lebih lajut »
Megawati: Alhamdulillah Hakim-Hakim MK Masih Punya Nurani & KeberanianDia mengaku tidak bisa membayangkan hukum dipermainkan. Padahal secara hierarki, putusan MK harus dipatuhi.
Baca lebih lajut »
Megawati: Alhamdulillah Hakim-Hakim MK Ternyata Masih Punya NuraniMegawati mengaku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi apabila dalam prosesnya penyelenggara negara dalam hal ini DPR dan KPU tidak mengikuti keputusan yang telah ditetapkan MK.
Baca lebih lajut »
Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc DitundaKOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menunda pelaksanaan uji kelayakan terhadap 12 calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc yang dijadwalkan pada hari ini
Baca lebih lajut »
Megawati Respons Putusan MK: Alhamdulillah Hakim-Hakimnya Masih Punya Nurani dan KeberanianKetum PDI-P Megawati Soekarnoputri merespons hakim-hakim MK dalam mengeluarkan putusan pilkada.
Baca lebih lajut »