Sistem Govtech Indonesia yang akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengelola data secara efektif. Dengan integrasi seluruh sistem digital pemerintah, Govtech akan memantau data kepatuhan pajak dan memblokir akses bagi yang tidak memenuhi syarat. Hal ini diprediksi lebih efektif dibandingkan dengan kenaikan tarif pajak.
Foto: Ekonom Senior, M. Chatib Basri dalam Seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024 dengan tema'Optimisme Penguatan Ekonomi Nasional di Tengah Dinamika Global' di Hotel The St. Regis pada Jumat (22/12/2023). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)-Isu rendahnya penerimaan pajak di Indonesia sangat berkaitan dengan tingkat kepatuhan warga. Kini dengan sistem canggih yang dirancang pemerintah, masalah kepatuhan bisa diatasi.
'Ada kendala yang dihadapi DJP mengenai kepatuhan yang rendah,' ungkap Anggota Dewan Ekonomi Nasional Chatib Basri dalam konferensi pers, dikutp Jumat (10/1/2025)Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah memulai dengan penerapan sistem coretax. Langkah tersebut diapresiasi oleh Chatib, akan tetapi ke depan sistem ini harus digabung ke dalam government technology atau Govtech Indonesia. 'Kalau anda lapor pajak di coretax tidak benar sementara pembelian mobil tidak dilaporkan maka dengan data digital bisa di cross check sehingga mudahkan DJP memonitor apakah datanya betul atau tidak di sini compliance bisa didapatkan,' jelasnya. 'Kalau dia tidak penuhi syarat itu nanti di govtech ada automatic blocking sehingga dia mau tidak mau patuh,' tegas mantan Menteri Keuangan tersebut. Menurut Chatib, cara itu lebih efektif dibandingkan dengan menaikkan tarif pajak.'Untuk urus pajak bukan pekerjaan mudah kalau kita mau naikkan tarif anda semua akan marah kan ini sesuatu yang nyata,' terangnya.Govtech akan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Sistem baru hasil pengembangan govtech akan mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai. Selain itu, sistem ini kata dia juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar. Nantinya Govtech akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya
GOVTECH INDONESIA KEPATUHAN PAJAK DATA PENGELOLAAN SISTEM DIGITAL
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Prabowo Luncurkan Sistem Govtech Canggih untuk Tingkatkan Kepatuhan PajakKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem Govtech canggih yang mampu memantau seluruh transaksi elektronik masyarakat, termasuk data perjalanan. Sistem ini bertujuan mendorong kepatuhan perpajakan dan akan diintegrasikan dengan berbagai sistem digital pemerintah, mulai dari coretax hingga data kependudukan. Sistem ini akan berjalan serupa dengan aplikasi PeduliLindungi, merekam data perjalanan masyarakat dan profil kemampuan belanja mereka. Data transaksi e-commerce juga akan tercatut untuk memperluas basis pemajakan. Sebelum peluncuran, tim akan mempelajari sistem serupa di India untuk menghindari kesalahan.
Baca lebih lajut »
Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih di Bawah TargetPerpajakan di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat hubungan dengan pelaku usaha. Data menunjukkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan hanya sekitar 70% pada tahun 2021. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, merasa terbebani oleh pajak, yang dapat memengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan bisnis. Kebutuhan akan strategi kebijakan perpajakan yang menjembatani perilaku pelaku usaha yang kooperatif dan membangun hubungan positif dengan pelaku usaha menjadi penting.
Baca lebih lajut »
Luhut Sebut Kepatuhan Bayar Pajak Orang Indonesia Sangat RendahKetua DEN Luhut Pandjaitan ungkap rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, hanya 50% dari 100 juta kendaraan yang bayar.
Baca lebih lajut »
Kepatuhan Pajak Indonesia Sangat RendahKetua DEN Luhut Pandjaitan menyatakan kepatuhan pajak warga Indonesia sangat rendah. Pemerintah menargetkan potensi pajak Rp 1.200-1.500 triliun untuk mendongkrak penerimaan. Indonesia akan belajar dari India untuk meningkatkan sistem perpajakan.
Baca lebih lajut »
Panasonic Hadirkan AC si-BIRU SUPER X: Solusi Udara Sehat bagi Keluarga Indonesiasi-BIRU SUPER X hadir sebagai solusi lengkap bagi keluarga Indonesia untuk menciptakan udara yang sejuk, sehat, dan nyaman.
Baca lebih lajut »
Lini Serang Tumpul, Apa Solusi Shin Tae-yong Jelang Indonesia vs Laos?Sebelumnya, Timnas Indonesia menang 0-1 melawan Myanmar di Thuwunna Stadium.
Baca lebih lajut »