Ketua DEN Luhut Pandjaitan menyatakan kepatuhan pajak warga Indonesia sangat rendah. Pemerintah menargetkan potensi pajak Rp 1.200-1.500 triliun untuk mendongkrak penerimaan. Indonesia akan belajar dari India untuk meningkatkan sistem perpajakan.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan tingkat kepatuhan warga Indonesia dalam membayar pajak sangat rendah. Ia menggambarkan dari sekitar 100 juta kendaraan, hanya setengahnya yang memenuhi kewajiban pajak. 'Seperti contoh ya, ada mobil dan sepeda motor mungkin 100 juta lebih, yang bayar pajak cuma 50%. Jadi Anda bisa bayangkan kepatuhan kita itu sangat rendah, sangat rendah,' kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Untuk mendongkrak penerimaan pajak, Luhut menyebut pemerintah menargetkan potensi pajak sebesar Rp 1.200-1.500 triliun secara bertahap. Ia menekankan langkah ini menjadi prioritas terutama setelah menerima masukan dari Bank Dunia (World Bank). 'World Bank itu mengkritik kita bahwa kita salah satu negara yang meng-), itu bisa kita dapat 6,4% dari GDP atau setara kira-kira Rp 1.500 triliun,' jelasnya.Ia mendukung implementasi Coretax Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Selain itu, Indonesia disebut akan belajar dari India dalam mengimplementasikan sistem perpajakan yang lebih efektif. 'Kami juga sudah diskusi dengan India, dan tim akan ke India dalam 10 hari ke depan. Presiden sudah memerintahkan, kita akan belajar pengalaman dari India, walaupun kita sudah banyak paham juga. Tapi dari India kita perlu lakukan untuk mengurangi kemungkinan-kemungkinan kita membuat kesalahan,' tuturnya. Ia optimis program tersebut akan menjadi langkah besar bagi Indonesia dalam satu tahun ke depan. Menurutnya, ini dapat menjadi game changer untuk membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pajak di Indonesia. 'Hanya minta sekali lagi dukungan Anda dan semua masyarakat Indonesia. Ayo kita ramai-ramai dukungan dan patuh terhadap kewajiban karena nanti ada mantan-mantan pejabat juga yang tidak patuh akan ketahuan,' tegasnya.Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan bahwa rendahnya kepatuhan bayar pajak membuat sulitnya Indonesia menjadi negara maju yang modern. 'Bagaimana kita mau jadi negara modern, kalau hanya 7-8 juta orang bayar pajak dari 300 juta? Bagaimana kita mau jadi negara modern kalau hanya 0,5% perusahaan bayar pajak? Nggak mungkin kita jadi negara modern,' tutur Arief. Menurut Arief, semakin modern suatu negara maka negara semakin hadir untuk masyarakatnya. Salah satunya dengan menciptakannya melalui kepatuhan membayar pajak. 'Masalahnya kita itu sering bicaranya menuntut aja negara hadir. Negara hadir itu tidak serta-merta, negara hadir itu kita semua sama-sama menghadirkannya melalui tahapan-tahapan ini,' ujar Arief
PAJAK KEPATUHAN INDONESIA LUHT PANDJAITAN BANK DUNIA INDIA
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Luhut Sebut Kepatuhan Bayar Pajak Orang Indonesia Sangat RendahKetua DEN Luhut Pandjaitan ungkap rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, hanya 50% dari 100 juta kendaraan yang bayar.
Baca lebih lajut »
Tingkat Kepatuhan Pajak di Indonesia Masih di Bawah TargetPerpajakan di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat hubungan dengan pelaku usaha. Data menunjukkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan hanya sekitar 70% pada tahun 2021. Banyak pelaku usaha, terutama UMKM, merasa terbebani oleh pajak, yang dapat memengaruhi perilaku mereka dalam menjalankan bisnis. Kebutuhan akan strategi kebijakan perpajakan yang menjembatani perilaku pelaku usaha yang kooperatif dan membangun hubungan positif dengan pelaku usaha menjadi penting.
Baca lebih lajut »
Presiden Dorong Transformasi Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan PajakPemerintah membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui digitalisasi sistem perpajakan.
Baca lebih lajut »
Komite Transformasi Digital Dibentuk Untuk Tingkatkan Kepatuhan PajakJPNN.com : Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Komite Transformasi Digital untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Luncurkan Sistem Govtech Canggih untuk Tingkatkan Kepatuhan PajakKetua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan sistem Govtech canggih yang mampu memantau seluruh transaksi elektronik masyarakat, termasuk data perjalanan. Sistem ini bertujuan mendorong kepatuhan perpajakan dan akan diintegrasikan dengan berbagai sistem digital pemerintah, mulai dari coretax hingga data kependudukan. Sistem ini akan berjalan serupa dengan aplikasi PeduliLindungi, merekam data perjalanan masyarakat dan profil kemampuan belanja mereka. Data transaksi e-commerce juga akan tercatut untuk memperluas basis pemajakan. Sebelum peluncuran, tim akan mempelajari sistem serupa di India untuk menghindari kesalahan.
Baca lebih lajut »
Pajak, Kepatuhan, dan PemberontakanPemerintah dan DPR harus memastikan pajak tak bebani rakyat dan dikorupsi. Kesejahteraan yang setara harus dipenuhi. Bila tidak, pajak tak ubahnya perampokan legal.
Baca lebih lajut »