Denny Indrayana mengaku mendapat informasi kalau MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.
- Jagat politik Indonesia heboh, kemarin. Pemicunya adalah kicauan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana perihal sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.
Kemudian Denny bilang peninjauan kembali Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas putusan terkait Partai Demokrat diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung. SBY lantas menyampaikan tiga pertanyaan kepada MK berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK. "Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar *SBY*," tulisnya.
Di sisi lain, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengaku belum tahu ada informasi yang menyebut hasil putusan sidang gugatan terkait UU Pemilu akan membuat sistem pemilu kembali proporsional tertutup. Pun soal adanya dissenting opinion, Fajar menjawab serupa.Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga berkicau menanggapi informasi yang disampaikan Denny. Menurut dia, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Belum Agendakan Sidang Putusan Uji Materi Sistem PemiluMahkamah Konstitusi atau MK belum mengagendakan sidang putusan uji materi UU Pemilu mengenai sistem pemilu.
Baca lebih lajut »
Denny Indrayana Dapat Bocoran MK Bakal Setujui Sistem Pemilu Tertutup, Coblos Partai!Mantan Wamenkumham, Denny Indrayana menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.
Baca lebih lajut »
Gerindra Harap Info Denny Indrayana soal Pemilu 'Coblos Partai' Tak BenarDenny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi putusan MK soal sistem pemilu akan kembali ke proporsional tertutup. Gerindra berharap informasi itu tak benar.
Baca lebih lajut »
Golkar Bakal Tempuh Jalur Hukum Jika Pemilu 2024 Coblos PartaiGolkar masih berharap MK konsisten dengan keputusan tahun 2008 yang enegaskan sistem proporsional terbuka.
Baca lebih lajut »
Kejanggalan Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pemimpin KPK, 'Berbau' Politik Jelang Pemilu 2024Setelah MK memutuskan memperpanjang masa jabatan pemimpin KPK, publik menilai hal tersebut 'berbau' politis, serta terkait manuver menjelang Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Koalisi Kawal Pemilu Nilai PKPU Pencalonan Anggota Legislatif Tentang Putusan MKKoalisi Kawal Pemilu menilai PKPU pencalonan anggota legislatif melanggar putusan MK.
Baca lebih lajut »