Setelah MK memutuskan memperpanjang masa jabatan pemimpin KPK, publik menilai hal tersebut 'berbau' politis, serta terkait manuver menjelang Pemilu 2024.
Suara.com - Pemerintah didesak segera membentuk panitia seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, agar bisa mencegah kecurigaan publik terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan pejabat lembaga antirasuah tersebut.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, mengaku mencium sejumlah 'keanehan' dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materi atau judicial review salah satu pimpinan KPK, Nurul Ghufron. Itu mengapa Feri dan Bivitri menduga keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan nuansa politik jelang Pemilu 2024 serta tak lepas dari campur tangan kepentingan Istana.
Dugaan itu menguat kala Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro dicopot oleh pimpinan KPK lantaran Endar disebut tak juga menjadikan Anies sebagai tersangka.Menkopolhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mendalami putusan tersebut dan mendengar berbagai pendapat pakar. Fajar berkata pertimbangan mengenai keberlakuan Putusan 112/PPU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK saat ini ada dalam pertimbangan paragraf 3.17 halaman 117.
Akan tetapi, baik Bivitri Susanti maupun Feri Amsari menyebut pemahaman Jubir MK Fajar Laksono itu salah. Karena itulah untuk menghindari kecurigaan publik bahwa putusan MK ini erat dengan muatan politis, pemerintah disarankan segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan KPK.Independensi KPK hilang
Hanya saja mantan pimpinan KPK, Abraham Samad, berkata dengan berubahnya masa jabatan pimpinan KPK artinya menghilangkan sifat independen lembaga tersebut. Tapi lebih dari itu dia menyayangkan MK mengabulkan uji materi yang dilayangkan wakil pimpinan KPK Nurul Ghufron.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
IM57+ Nilai Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Berpotensi Dimanfaatkan untuk Kepentingan Pemilu 2024Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha mengatakan ada keanehan proses pengajuan dan argumentasi dalam gugatan masa jabatan pimpinan KPK
Baca lebih lajut »
Rangkuman Relawan Projo Usul Prabowo Penerus Jokowi Duet dengan Ganjar PranowoRelawan Projo menentukan nama-nama capres dan cawapres setelah melakukan musra untuk pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Gus Yahya Larang Para Capres dan Cawapres Gunakan Identitas NU dalam Pemilu 2024Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebut pihaknya melepas diri dari politik praktis pada ajang Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Brigjen Ramadhan Luruskan Dugaan Aliran Dana Narkoba Dipakai untuk Pemilu 2024Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan meluruskan berita adanya temuan Bareskrim Polri terkait indikasi aliran dana narkoba dipakai pemilu.
Baca lebih lajut »
Pemilu 2024, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Dorong Peningkatan Partisipasi Mahasiswa - Jawa PosMahasiswa memiliki pemikiran,cara pandang dan perspektif sendiri tentang politik yang tentu tidak bisa diintervensi dengan cara konservatif.
Baca lebih lajut »
MK Tegaskan Sistem Pemilu 2024 Akan Segera Diumumkan, Proporsional Terbuka atau Tertutup?Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono mengatakan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dilaksanakan
Baca lebih lajut »