Fraksi PKS di DPR Minta Rencana Relaksasi PSBB Dipertimbangkan Secara Matang via tribunnews
Sosialisasi dan edukasi untuk menjelaskan pelonggaran seperti apa yang dilakukan, siapa yang dibolehkan beraktivitas dan kegiatan apa saja yang boleh dilakukan kepada kelompok usia yang diberikan pelonggaran.masih fluktuatif dan berada di level yang tinggi. Korban meninggal dunia juga masih cukup tinggi," katanya kepada wartawan, Senin .
Diketahui, pemerintah berencana melonggarkan aturan bagi warga di bawah usia 45 tahun untuk beraktivitas di masaPada tahap pertama misalnya pelonggaran bisa dilakukan pada kelompok usia produktif 17-44 tahun dengan kondisi fisik yang sehat agar bisa beraktivitas ekonomi. "Pelonggaran betul-betul ditujukan untuk menggerakkan ekonomi secara bertahap dan membantu keluarga untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.
Mufida juga mengingatkan setelah pelonggaran dilakukan, segera diikuti dengan melakukan evaluasi cepat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fraksi di DPR Berpolemik RUU HIP soal Ancaman Komunisme dan KhilafahSepak terjang HTI memang tidak identik tindakan kekerasan, tetapi dakwah yang dipropagandakannya demikian berbahaya lantaran mengusung konsep Khilafah Islamiyah
Baca lebih lajut »
Fraksi Gerindra Minta Peyaluran Bansos dalam Bentuk Uang TunaiFraksi Partai Gerindra mengusulkan kepada pemerintah agar mengubah skema bantuan kepada masyarakat terkait dampak virus...
Baca lebih lajut »
Fraksi Golkar DPRD DKI Minta PSBB Jakarta DiperpanjangBaco meminta Pemprov DKI jika memang ingin melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB, maka tetap harus mengedepankan protokol kesehatan dan penegakan hukum yang jelas.
Baca lebih lajut »
Politisi PKS Minta Pemerintah Hentikan Wacana Pembukaan SekolahWakil Ketua Komisi Pendidikan dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah menghentikan wacana pembukaan sekolah pada Juli 2020.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Fraksi PAN Kritisi Kebijakan Pusat Soal PandemiWakil Keua DPRD DKI Zita Anjani menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan kembali transportasi dengan syarat dan pergerakan pengemudi ojek daring
Baca lebih lajut »
Fraksi Demokrat-NasDem Surabaya jelaskan alasan tolak Pansus COVID-19Fraksi Demokrat-Nasdem DPRD Kota Surabaya menjelaskan alasan menolak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Percepatan Penanganan COVID-19 di Surabaya, Jatim, ...
Baca lebih lajut »