DPRD DKI Fraksi PAN Kritisi Kebijakan Pusat Soal Pandemi

Wakil Keua DPRD DKI Zita Anjani menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan kembali transportasi dengan syarat dan pergerakan pengemudi ojek daring

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai kebijakan yang dibuat Gubernur Anies Baswedan dengan pemerintah pusat kerap tidak sinkron. Terlebih soal kebijakan larangan mudik dalam pembatasan sosial berskala besar .

Zita menyoroti kebijakan lainnya seperti membatasi pergerakan pengemudi ojek daring untuk mengangkut penumpang yang sudah tertuang di Permenkes No.9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.Namun, muncul Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 yang memperbolehkan hal tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ketua DPRD DKI Heran, Kok Pemprov Tetap Belanja Konsumtif di Perubahan APBD 2020 - Tribunnews.comKetua DPRD DKI Heran, Kok Pemprov Tetap Belanja Konsumtif di Perubahan APBD 2020 matalokal via tribunnews
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD Gerah Pemprov DKI Sibuk Urus Anggaran Beli Tanah Saat CoronaPrasetio meminta Komisi C DPRD DKI untuk mengevaluasi usulan tersebut. Sebab dia menilai saat ini hal terpenting yakni penanggulangan dampak virus Corona.
Baca lebih lajut »

Anggota DPRD DKI Kembali Desak Anggaran Formula E Dialihkan untuk Atasi Covid-19Pemprov DKI Jakarta diminta segera menarik kembali anggaran Formula E yang telah dibayarkan.
Baca lebih lajut »

Ketua DPRD DKI Heran Ada Anggaran Konsumtif di Tengah PandemiAnggaran tersebut adalah pengadaan tanah untuk ruang terbuka hijau hutan di DKI Jakarta dari Dinas Kehutanan DKI yang semula Rp400 miliar menjadi Rp374 miliar.
Baca lebih lajut »

Pandemi Corona, DPRD DKI: THR PJLP Harus DibayarkanTak ada alasan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membayarkan THR bagi tenaga PJLP di seluruh organisasi perangkat daerah...
Baca lebih lajut »

DPRD DIY Desak Pemda Perbanyak Rapid Test hingga Pusat KeramaianDPRD DIY Pemda DIY melakukan rapid test di pasar hingga pusat-pusat keramaian. Hal itu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di DIY. DIY RapidTest
Baca lebih lajut »