Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) menggelar audiensi dengan Fraksi NasDem DPR RI untuk mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian. Forkopi menekankan pentingnya revisi agar regulasi baru mendukung pertumbuhan koperasi dan memperkuatnya sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
jpnn.com,JAKARTA - Forum Koperasi Indonesia ( Forkopi ) menggelar audiensi dengan Fraksi Partai NasDem DPR RI pada Kamis (30/1) di Ruang Rapat Fraksi NasDem, Gedung Nusantara I, DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat. Rombongan Forkopi diterima langsung oleh Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem, Rachmat Gobel dan sejumlah jajaran Fraksi NasDem. Sementara rombongan Forkopi dipimpin oleh Dr. Kartiko Adi Wibowo, Ketua Harian Forkopi . Hadir pula anggota Forkopi antara lain,K.H.
Abdul Madjid Umar - Ketua KSPPS UGT Nusantara Pasuruan, Faisal Abdul Haris - Direktur KSPPS Amanah Umah Sukoharjo, Frans Meroga Panggabean, Ketua KSP Nasari Jakarta, Moch. Romi Oktabirawa – Ketua Kospin Jasa Syariah Pekalongan, Moch. Ali Sodikin – Direktur KSP Makmur Mandiri Bekasi dan Moh. Wahyudi, S.Ag, Presiden Direktur BMT NU Ngasem Group Bojonegoro. Dalam pertemuan tersebut, Forkopi menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang hingga kini belum juga dibahas di DPR. Kartiko menegaskan Forkopi berkomitmen untuk terus mengawal regulasi terkait koperasi agar kebijakan yang dihasilkan berpihak kepada gerakan koperasi dan sejalan dengan visi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki perhatian besar terhadap pertumbuhan koperasi di Indonesia dan untuk lebih memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan. 'Kami terus memantau dan mengawal pembahasan ini agar regulasi yang dihasilkan tidak mengecilkan peran koperasi, tetapi justru memperkuatnya. Informasi yang kami terima, RUU ini akan masuk ke Badan Legislasi DPR, sehingga kami perlu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk Fraksi NasDem,' ujar Kartiko Adi Wibowo dalam pertemuan tersebut. Kartiko menegaskan koperasi harus menjadi solusi bagi berbagai tantangan ekonomi nasional, bukan justru dikerdilkan oleh regulasi yang kurang berpihak. Oleh karena itu, Forkopi mengajukan sejumlah poin penting yang perlu dimasukkan dalam perubahan UU Perkoperasian di antaranya
KOPERNAS Revisi UU Perkoperasian Fraksi Nasdem Forkopi Ekonomi Kerakyatan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenkop Bakal Bentuk Satgas buat Bereskan Koperasi Bermasalah di RIKementerian Koperasi bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi untuk menangani koperasi-koperasi yang bermasalah di Indonesia.
Baca lebih lajut »
8 Koperasi Simpan Pinjam Bermasalah, Kerugian Capai Rp26 TriliunKementerian Koperasi (Kemenkop) mengungkap adanya 8 koperasi simpan pinjam (KSP) yang bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa permasalahan ini sudah berlangsung selama hampir 5 tahun dan perlu segera diselesaikan. Kemenkop membuka pos pengaduan dan membentuk satuan tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi untuk membantu masyarakat yang terdampak. Budi Arie menekankan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh sistem koperasi, melainkan oknum yang berkedok koperasi dan mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi koperasi.
Baca lebih lajut »
Parlemen Pakistan Mengesahkan Amandemen Undang-Undang Kejahatan DigitalParlemen Pakistan mengesahkan amandemen undang-undang kejahatan digital yang bertujuan untuk mencegah penyebaran berita bohong. Amandemen tersebut memicu protes dari anggota parlemen pro-oposisi dan organisasi hak asasi media yang khawatir akan batasan kebebasan berpendapat.
Baca lebih lajut »
Diduga menyalahi Undang-Undang, KLHK segel area proyek pagar laut di Kabupaten BekasiDiduga menyalahi Undang-Undang, KLHK segel area proyek pagar laut di Kabupaten Bekasi. Perahu nelayan melintas di samping pagar laut di Pesisir Tarumajaya, Desa Segarajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ...
Baca lebih lajut »
Gugatan Menuduh DOGE Melanggar Undang-Undang FederalBeberapa gugatan menuding Dewan Penasihat Presiden (DOGE) melanggar Federal Advisory Committee Act (FACA) yang mengharuskan transparansi dan keseimbangan ideologi dalam komite yang memberi nasihat kepada pemerintah. Gugatan tersebut bertujuan melarang pemerintah melaksanakan rekomendasi DOGE hingga mereka mematuhi hukum tersebut.
Baca lebih lajut »
Parlemen Irak Setujui Undang-undang yang Izinkan Perempuan di Bawah 15 Tahun MenikahOposisi Irak waswas dengan keputusan ini karena sama dengan melegalkan anak menikah dan mencabut hak-hak dasar perempuan dan anak perempuan.
Baca lebih lajut »