Fahri mengatakan banyak pihak menginginkan revisi karena ada masalah di UU KPK.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebut Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu pihak yang menyetujui revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi . Bukan hanya Jokowi yang pernah meminta agar revisi UU KPK, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah melakukannya.
"Saya sendiri pernah menghadiri rapat konsultasi dengan presiden, dan presiden sebetulnya setuju dengan pikiran mengubah UU KPK," ujar Fahri Hamzah, Jumat . Baca Juga Fahri mengatakan, permintaan revisi UU KPK ini telah sesuai dengan permintaan banyak pihak, termasuk pimpinan KPK, dan para akademisi."Terutama dari pimpinan KPK dan orang-orang KPK sekarang sudah merasa ada masalah di UU KPK," ujar Fahri.
Menurut Fahri, DPR memang sejak lama ingin merevisi UU KPK. Namun, keinginan itu kerap tak berjalan mulus dan diwarnai polemik, di antaranya permintaan pemerintah untuk menunda revisi UU KPK. Fahri mengatakan harus ada aturan hukum jelas yang mengatur wewenang KPK, termasuk adanya pengawas yang memantau seluruh pekerjaan KPK apakah sudah sesuai aturan undang-undang. Apalagi, kata Fahri, KPK memiliki kewenangan besar dalam memberantas korupsi sehingga perlu ada Dewan Pengawas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fahri Hamzah Sebut Kini Waktunya Merevisi UU KPKWakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana...
Baca lebih lajut »
Fahri Hamzah: Jokowi Sebetulnya Setuju Revisi UU KPKFahri Hamzah mengaku pernah terlibat dalam rapat konsultasi dengan Presiden Jokowi yang pada dasarnya sepakat dengan pemikiran merevisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK, DPR Ingin Bunuh KPK secara Perlahan-lahanRencana DPR melakukan revisi KPK setelah disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR merupakan upaya DPR membunuh KPK secara...
Baca lebih lajut »
UU KPK akan direvisi, Agus Rahardjo: 'DPR jangan lemahkan atau lumpuhkan KPK'Pimpinan KPK menyebut rencana UU KPK sebagai pelemahan upaya pemberantasan korupsi, namun DPR beranggapan revisi 'justru akan menguatkan lembaga tersebut'.
Baca lebih lajut »
'Kalau UU KPK Direvisi, Pemerintah Seolah Membunuh KPK''Kalau itu terjadi, pemerintahan yang sekarang seperti membunuh KPK. Karena KPK jadi enggak ada fungsinya lagi,' kata Bivitri, Pakar Hukum Tata Negara. Nasional
Baca lebih lajut »
Tolak Revisi UU KPK, Pegawai KPK Demo Rantai Manusia Siang IniUntuk memprotes keputusan DPR tentang revisi UU KPK pegawai KPK akan bergerak dan melancarkan unjuk rasa untuk melindungi lembaganya..
Baca lebih lajut »