UU KPK akan direvisi, Agus Rahardjo: DPR jangan lemahkan atau lumpuhkan KPK
Sejumlah pegiat menggelar aksi di Jakarta meminta panitia seleksi tidak memilik orang-orang yang 'cacat etik'.
Upaya lain yang diklaim"melemahkan KPK" adalah calon pimpinan KPK"bermasalah" lolos seleksi hingga tahap akhir dan sejumlah pasal ancaman pidana terhadap koruptor diringankan dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Ia menyoroti dua hal yang termuat dalam revisi UU KPK yaitu kewenangan penyadapan KPK yang harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan kewenangan KPK dalam mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan .KPK sebagai lembaga eksekutif, sehingga pegawainya merupakan Aparatur Sipil Negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya sesuai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.
Ia mengatakan keberadaan Dewan Pengawas"akan mengganggu kinerja KPK ke depan karena seluruh aktivitas pemberantasan korupsi akan diawasi oleh lembaga tersebut".
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
UU KPK Mau Direvisi DPR, KPK: Kami Belum ButuhKPK menyebut revisi UU KPK saat ini belum dibutuhkan.
Baca lebih lajut »
Revisi UU KPK, DPR Ingin Bunuh KPK secara Perlahan-lahanRencana DPR melakukan revisi KPK setelah disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR merupakan upaya DPR membunuh KPK secara...
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Paripurna Bahas Usulan Revisi UU MD3 dan UU KPKKPK menolak upaya revisi UU KPK oleh DPR.
Baca lebih lajut »
Komisi III Sindir Agus Rahardjo Cs Tolak Revisi UU KPKWakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa menyebut pemerintah dan DPR berwenang membuat dan merevisi UU sehingga mengherankan bila KPK menolak Revisi UU KPK.
Baca lebih lajut »
Kontroversi Revisi UU KPK, 7 Anggota DPR Inisiator di BalegPartai pendukung Presiden Jokowi justru menginisiasi revisi UU KPK di DPR, yang oleh beberapa pihak disebut upaya melemahkan KPK.
Baca lebih lajut »