Kebijakan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah mulai 2025 menuai kritik. Ekonom Nailul Huda khawatir ini picu pembangkangan sipil dan beban masyarakat.
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% untuk barang mewah yang akan mulai awal 2025 menuai banyak kritik, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat sipil. Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menilai kebijakan ini tidak hanya membebani masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu pembangkangan sipil.
"Seakan heroik dengan narasi keberpihakan pada rakyat kecil dan memajaki orang yang berduit.
Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk berpihak kepada masyarakat dengan membatalkan kebijakan kenaikan PPN 12%.Nailul mengatakan bahwa Presiden Prabowo kewenangan untuk dapat menentukan tarif PPN melalui mekanisme Peraturan Pemerintah.
Pembangkangan Pajak Kebijakan Perpajakan Transparansi Pemerintah Kritik Ekonomi Unjuk Rasa Daya Beli Masyarakat Pembangkangan Indonesia Pemerintah Tarif Ppn Ekonom Sebut Ppn 12 Kpk Detikcom Prabowo Subianto Pengabaian Jenderal Pajak Kebijakan Kenaikan Ppn 12 Presiden Nailul Huda Pajak Pertambahan Menteri Keuangan Picu Lapor Pajak Kenaikan Tarif Ppn 12 Picu Pembangkangan Pajak Ppn Korupsi Dwi Astuti Subianto Akut Eskalasi Keberpihakan Pajak Kendaraan Prabowo
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPN 12 Persen, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terpukul dari Segala PenjuruSejumlah ekonom menilai penerapan PPN 12 persen bakal semakin memukul kelas menengah.
Baca lebih lajut »
Ekonom Sebut Penaikan PPN 12 Persen Timbulkan Tekanan ke Konsumsi Rumah TanggaEkonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pergeseran pola konsumsi masyarakat akibat penaikan PPN 12 persen
Baca lebih lajut »
Ekonom Pertanyakan Komitmen Pemerintah Terhadap PPN 12% Hanya untuk Barang MewahKebijakan PPN 12% yang awalnya diklaim hanya untuk barang mewah justru berlaku untuk semua barang dan jasa kena pajak. Ekonom menyoroti adanya kontradiksi dalam narasi pemerintah yang mengklaim kebijakan ini pro rakyat, namun justru beberapa barang dan jasa yang dianggap dibutuhkan masyarakat akan terkena PPN 12%, seperti peralatan elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor.
Baca lebih lajut »
Ekonom Kritik Kenaikan PPN 12% untuk Barang MewahEkonom mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif PPN 12% hanya untuk barang mewah, mengatakan kebijakan ini tetap akan menyasar kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
Baca lebih lajut »
PPN 12 Persen Hanya untuk Barang Mewah, Ekonom Nilai Sama Saja dengan Kenaikan PPNBmEkonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai keputusan pemerintah untuk memberlakukan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara selektif untuk barang mewah kurang tepat.
Baca lebih lajut »
Ekonom: Stimulus PPN 12 persen efektif untuk jangka pendekKepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, sejumlah stimulus dalam paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk memitigasi dampak kenaikan ...
Baca lebih lajut »