Ekonom Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti pergeseran pola konsumsi masyarakat akibat penaikan PPN 12 persen
Yusuf menjelaskan bahwa kerentanan konsumsi rumah tangga dikhawatirkan akan menghambat laju perekonomian. Sebab, itu menjadi penopang utama perekonomian Indonesia dengan rata-rata kontribusi sekitar 50%.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah akan memberikan paket insentif menjelang pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai 12 persen. Menurutnya itu dapat menjadi penyokong daya bagi kelas menengah menghadapi perubahan pajak tersebut.
Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menuturkan penaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada 2025 akan memicu penambahan inflasi sebesar 0,3%.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ekonom Minta Kenaikan PPN Dibatalkan Lewat Perppu, DPR Sebut Bisa Ditunda Lewat PPWakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan peluang untuk menunda kenaikan PPN sudah diatur dalam UU HPP
Baca lebih lajut »
PPN 12 Persen, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terpukul dari Segala PenjuruSejumlah ekonom menilai penerapan PPN 12 persen bakal semakin memukul kelas menengah.
Baca lebih lajut »
Penaikan PPN 12 Persen tidak akan Dongkrak Penerimaan PajakPenaikan PPN dari 11 ke 12 tidak akan mendongkrak penerimaan pajak
Baca lebih lajut »
Penaikan PPN 12 Persen tidak akan Menghambat InvestasiIa juga menambahkan bahwa pemerintah saat ini telah menetapkan target realisasi investasi yang akan masuk pada tahun depan
Baca lebih lajut »
Penaikan PPN 12 Persen Berdampak Negatif terhadap Pertumbuhan EkonomiPenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12 pada tahun depan akan berdampak negatif pada inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi
Baca lebih lajut »
Aneh bin Ajaib Tax Amnesty Bergulir di Tengah Penaikan Tarif PPNDPR RI berharap pembahasan mengenai Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty dapat segera dilakukan bersama pemerintah
Baca lebih lajut »