DPR RI berharap pembahasan mengenai Rancangan Undang Undang Pengampunan Pajak Tax Amnesty dapat segera dilakukan bersama pemerintah
"Kita akan membicarakan dengan pemerintah akan seperti apa mekanismenya. Apakah itu akan menjadi usulan inisiatif DPR atau menjadi usulan inisiatif pemerintah. Karena kalau sudah prioritas berarti akan menjadi prioritas di 2025," ujarnya kepada pewarta di Jakarta, Selasa . dalam Prolegnas Prioritas membuka peluang kembali bergulirnya program tersebut di 2025. Itu berarti, pengampunan pajak jilid III diproyeksikan terjadi di tahun depan.
Yang menjadi ironi, sinyal kedermawanan pemerintah dan parlemen megampuni kesalahan para pengemplang pajak itu muncul di tengah wacana kenaikan tarifWakil rakyat, kata dia, tak memiliki kuasa untuk mengutak-atik hal itu. Menurut Misbakhun, nasib tarif PPN di 2025 sepenuhnya berada di tangan pemerintah. "Kita tidak pernah merencanakan tax amnesty ini datang mendadak begini. Kalau yang kita sudah putuskan kan PPN 12% itu kan sudah ada di undang-undang HPP," kata dia.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system, Sebanyak 247.918 wajib pajak , baik orang pribadi maupun badan sudah mendaftarkan diri dalam program pengungkapan sukarela sepanjang Januari sampai 30 Juni 2022.
Pengampunan Pajak Kenaikan Ppn Ppn 12 Persen
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
Polemik Mayor Teddy Jadi Seskab, Eks Sesmil Presiden: Ubah Undang-undang atau Mundur dari TNIJPNN.com : TB Hasanuddin menyarankan Mayor Teddy sebaiknya mundur dari prajurit TNI agar tidak melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
Baca lebih lajut »
Mendikdasmen: Sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan guruMenteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&39;ti menyebutkan sudah ada undang-undang yang mengatur perlindungan guru saat menjalani tugas ...
Baca lebih lajut »
MK minta pembentuk undang-undang buat UU ketenagakerjaan baruMahkamah Konstitusi(MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan ...
Baca lebih lajut »
MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta KerjaBerita MK Minta Pembentuk Undang-Undang Buat UU Ketenagakerjaan Baru, Terpisah dari UU Cipta Kerja terbaru hari ini 2024-10-31 20:02:59 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Sah! Prabowo Teken Revisi Undang-Undang PelayaranPrabowo Subianto resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Baca lebih lajut »