Mahkamah Konstitusi(MK) meminta pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah, untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan ...
Suasana sidang pengucapan putusan Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis .
“Dengan UU baru tersebut, masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi atau substansi UU ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan,” ucap Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis. MK menjelaskan, pembuatan UU ketenagakerjaan yang baru diperlukan karena UU Ketenagakerjaan yang lama sudah tidak utuh. Pasalnya, sebagian materi atau substansi UU Ketenagakerjaan telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam perkara uji materi terdahulu.
“Berkenaan dengan fakta tersebut, dalam batas penalaran yang wajar, terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua undang-undangMenurut MK, tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja akan mengancam perlindungan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi pekerja maupun pemberi kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK konsisten dorong penguatan keadilan restoratifHakim Konstitusi Ridwan Mansyur menekankan bahwa Mahkamah Konstitusi konsisten dalam mendorong penguatan implementasi keadilan restoratif (restorative ...
Baca lebih lajut »
Jadi Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam Punya 2 Prioritas: Kami Akan GaspolAnggota DPR Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam terpilih sebagai Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Minta Menteri Kabinet Merah Putih Buat Kepastian Aturan Pekerja OutsourcingBerita Mahkamah Konstitusi Minta Menteri Kabinet Merah Putih Buat Kepastian Aturan Pekerja Outsourcing terbaru hari ini 2024-10-31 16:23:44 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tegas! Mahkamah Konstitusi Sebut PKWT Berlaku Lima TahunBerita Tegas! Mahkamah Konstitusi Sebut PKWT Berlaku Lima Tahun terbaru hari ini 2024-10-31 17:50:40 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Deklarasi GPNRI Dukung Pasangan Ridwan Kamil-Suswono: Siap Dampingi hingga Mahkamah KonstitusiGPN RI siap mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono mengawal permasalahan hukum masyarakat Jakarta
Baca lebih lajut »
TOK! MK Kabulkan Sebagian Tuntutan Buruh Soal UU Cipta Kerja, Ini Putusan LengkapnyaSuhartoyo menjelaskan terdapat tiga perkara yang juga sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi dengan objek konstitusionalitas yang sama
Baca lebih lajut »