Prabowo Subianto resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Presiden . Aturan ini disahkan pada .
"Sebagai respons dari perkembangan transportasi di bidang Pelayaran di Indonesia yang dinamis, dirasa perlu untuk melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang tentang Pelayaran dalam rangka sinkronisasi dengan materi Undang-Undang tentang Cipta Kerja serta untuk menjawab perkembangan, dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan bidang Pelayaran," tulis dalam ketentuan Umum, dikutip Senin .Ada beberapa pasal baru yang disisipkan dalam aturan itu.
JV berbentuk perusahaan angkutan di perairan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh badan usaha yang khusus didirikan untuk melaksanakan kegiatan di perairan. Serta harus memiliki dan mengoperasikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran paling rendah GT 50.000 per kapal dan diawaki oleh awak berkenegaraan Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Harapan Reformasi LegislasiReformasi legislasi bukan sebatas penyederhanaan jumlah undang-undang, tetapi menyangkut cara membuat undang-undang.
Baca lebih lajut »
Babak Baru! Laporan Nikita Mirzani Terhadap Vadel Badjideh Naik ke PenyidikanLaporan Nikita Mirzani kepada Vadel Badjideh terkait Undang-undang Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Anak, dan KUHP.
Baca lebih lajut »
Peran Serta Masyarakat Ditingkatkan dalam Undang-Undang KonservasiUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 memperkuat sejumlah aspek dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati.
Baca lebih lajut »
Pesan SBY-Jusuf Kalla untuk Prabowo: Jangan Takut Dikritik, Jalankan Hukum Secara BaikSBY juga mengingatkan Prabowo untuk berpegang teguh pada konstitusi, Undang-Undang, dan sistem yang berlaku.
Baca lebih lajut »
Rapor Investasi di Era Prabowo-Gibran Bakal Kencang, Kok Bisa?Pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai bisa dengan cepat melakukan konsolidasi dalam melakukan perancangan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Presiden Jokowi sahkan perubahan atas UU Kementerian NegaraPresiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian ...
Baca lebih lajut »