Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pembatalan program beasiswa bergengsi, Ministerial Scholarship, untuk tahun 2025.
Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Keuangan terkait pembatalan program beasiswa bergengsi, Ministerial Scholarship , untuk tahun 2025. Cek Fakta: Presiden Prabowo Subianto Cek Langsung Lokasi Pagar Laut Misterius di Tangerang
“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu dikutipMelansir laman BPPK Kemenkeu, Ministerial Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri.
Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumni Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.
Untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025.Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.
Beasiswa Sri Mulyani Efisiensi Anggaran Belanja Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpina Wahyu Kusuma Romadhoni Menteri Keuangan BPPK Prabowo Subianto Sri Mulyani Indrawati Ministerial Scholarship
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Subianto Lakukan Efisiensi Anggaran dan Evaluasi Proyek Strategis NasionalWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga karena dinilai tidak efisien. Dasco menyebutkan belanja ATK seluruh Kementerian dan Lembaga mencapai Rp44,4 triliun. Selain itu, Prabowo juga mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak menguntungkan perekonomian Indonesia. Prabowo juga mendata kembali usaha perkebunan kelapa sawit untuk memaksimalkan pendapatan negara lewat pengenaan pajak. Proyek-proyek besar juga akan melibatkan KPK dan Kejaksaan dalam pengawasannya.
Baca lebih lajut »
Wamenag Harapkan Itjen Kemenag Terapkan Arahan Presiden Prabowo Soal Efisiensi AnggaranWakil Menteri Agama (Wamenag) RI Romo HR Muhammad Syafi'i meminta Itjen Kemenag untuk menerapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran. Syafi'i menyatakan bahwa Itjen Kemenag bisa memberikan masukan kepada umat mengenai penggunaan anggaran yang efisien sesuai arahan Presiden Prabowo.
Baca lebih lajut »
Prabowo Pangkas Rp 20 Triliun Biaya Perjalanan Dinas, Efisiensi Anggaran Diminta DilanjutkanPresiden Prabowo menekankan anggaran harus diarahkan untuk sejumlah program prioritas, seperti penciptaan lapangan pekerjaan serta swasembada pangan dan energi.
Baca lebih lajut »
Instruksi Lengkap Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunDi Inpres No 1/2025, Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos. Ada pula yang dikecualikan dari target efisiensi. Apa saja?
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Minta Efisiensi Anggaran Rp 306,7 Triliun untuk Dukung Program PrioritasPresiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Efisiensi ini akan digunakan untuk mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo serta untuk menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Baca lebih lajut »
DPR Dukung Instruksi Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Rp 306 TriliunAnggaran negara harus dibelanjakan untuk sepenuhnya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca lebih lajut »