Tetap berkeras menaikkan iuran tanpa mengatasi akar masalah defisit BPJS tidak hanya melawan putusan Mahkamah, tapi juga sia-sia. Presiden Jokowi tentu tak mau dikenang sebagai kepala pemerintahan yang keputusannya kerap dibatalkan di pengadilan.
LANGKAH Presiden Joko Widodo menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada awal Mei 2020 adalah kebijakan yang keliru. Keputusan itu tak menyelesaikan masalah pokok yang memicu defisit BPJS, yakni melambungnya jumlah tagihan pelayanan kesehatan akibat kekacauan data dan penyalahgunaan sistem yang terjadi dari hulu hingga hilir.
Kluster lain yang menyumbangkan kerugian cukup besar adalah kekacauan data peserta mandiri. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengungkap ada 27,44 juta pasien kategori penerima bantuan iuran yang datanya kacau. Pemerintah mengakui ada 30 juta peserta PBI yang datanya belum sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Potensi kerugian BPJS di sini mencapai Rp 9 triliun.
Kecurangan rumah sakit yang menagih biaya pelayanan kesehatan di atas kelasnya juga bisa diatasi jika Komisi Akreditasi Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan konsisten dan telaten melakukan audit. Sanksi untuk rumah sakit yang terbukti mengakali akreditasinya harus ditegakkan. Pada zaman Menteri Kesehatan sebelumnya, Nila Moeloek, pemerintah menemukan 615 rumah sakit yang ditengarai menaikkan kelas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Cerita Dirut BPJS Kesehatan soal Defisit yang Tutupi Sisi PositifDirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan sebetulnya ada banyak dampak sosial positif yang ditimbulkan lembaga tersebut sejak beroperasi 2014 lalu.
Baca lebih lajut »
Investigasi: Penyebab Sebenarnya BPJS Kesehatan Selalu DefisitPemerintah menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segmen pekerja informal yang tidak menerima upah rutin hampir 100 persen. Tujuannya untuk menambal defisit BPJS yang menganga Rp 15,5 triliun tahun lalu. Selain kenaikan tarif ketika pandemi yang membuat peserta makin tak bisa membayar iuran, banyak kebocoran dalam sistem layanan asuransi kesehatan nasional ini. Dari data pasien yang kisruh, kecurangan rumah sakit menaikkan kelas, hingga diagnosis dokter yang memilih tindakan paling mahal akibat tak ada pedoman penanganan penyakit pasien. Jika kekacauan ini dapat dibereskan, BPJS bisa menghemat Rp 47,59 triliun setahun dari sekitar Rp 100 triliun pembayaran klaim.
Baca lebih lajut »
Bagaimana Rumah Sakit Mengakali Klaim BPJSSelain terpantau memberikan upah rujukan untuk menggenjot pendapatan BPJS, Rumah Sakit Umum Bunda terdeteksi mengubah diagnosis dokter. Diagnosis yang acap diubah adalah kasus pada pasien anak, pasien saraf, dan pasien penyakit dalam.
Baca lebih lajut »
Peran Dua Lembaga Pengawas BPJSMengurai bolong-bolong pada sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit bertahun-tahun. Majalah Tempo edisi terkini.
Baca lebih lajut »
BPJS TK Raja Ampat Sumbang 1000 Lembar MaskerAdanya bantuan masker semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker guna memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Raja Ampat.
Baca lebih lajut »
Cerita Dirut BPJS Kesehatan soal Defisit yang Tutupi Sisi PositifDirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyatakan sebetulnya ada banyak dampak sosial positif yang ditimbulkan lembaga tersebut sejak beroperasi 2014 lalu.
Baca lebih lajut »