Saiful Mujani mengemukakan bahwa e-voting dapat memperkecil intervensi yang melanggar hukum.
"Kenapa memperbaiki kinerja demokrasi? Pertama, e-voting memberi kesempatan kepada semua warga untuk memilih tanpa dibatasi ruang dan waktu," kata Prof. Mujani seperti dilansir Antara, Senin .dapat memperkecil intervensi yang melanggar hukum. Dengan sistem digital yang transparan dan terotomatisasi, praktik-praktik yang dapat mencederai demokrasi seperti penggelembungan suara, manipulasi hasil, dan politik uang bisa diminimalisir.memerlukan landasan hukum yang kuat.
“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu nggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” katanya, beberapa waktu lalu.Adapun pada saat ini revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah masuk dalam program legislasi nasional 2025.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BPIH 1446 H/2025 M Turun, Jadi Momentum untuk Perbaikan Sistem PemiluPUTUSAN Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun menjadi Rp6.8 triliun, dengan komposisi biaya bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jemaah haji sebesar Rp33.978.580 atau 38% dari total BPIH dan Bipih sebesar Rp55.431.750 atau 62%.
Baca lebih lajut »
Putusan MK Harus Jadi Pedoman Revisi UU PemiluRevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengundang penolakan dan digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Jadi Pedoman Revisi UU PemiluPakar hukum pemilu Titi Anggraini menekankan pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai pedoman saat merevisi Undang-Undang Pemilu. Ia berharap DPR tidak mendistorsi putusan MK ini dan mengimbau Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi garda terdepan dalam menegakkan putusan tersebut.
Baca lebih lajut »
Putusan MK Ambang Batas Pencalonan Presiden Diharapkan Jadi Pedoman Revisi UU PemiluPengamat hukum pemilu menilai putusan MK mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden harus menjadi pedoman dalam revisi UU Pemilu. Revisi yang bertentangan dengan putusan MK berpotensi digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
MK Hapus Ambang Batas Capres, Gerindra: Jadi Acuan Bahas Revisi UU PemiluFraksi Partai Gerindra berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.
Baca lebih lajut »
Jadi Kepala Sekolah TK, Dea Lestari Cerita Pernah Jadi Korban Bully Selama di SDJadi Kepala Sekolah TK, Dea Lestari Cerita Pernah Jadi Korban Bully Selama di SD
Baca lebih lajut »