Disnakertrans DKI diminta mendata pegawai perusahaan yang baru mudik pulang kampung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta mengingatkan, Pemerintah Provinsi DKI melakukan pengetatan pengawasan pekerja dan pendatang di ibu kota. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan, mengingat Jakarta merupakan daerah urban yang menjadi tempat berkumpulnya pendatang dari berbagai daerah di seluruh Tanah Air.
Sebelum adanya PSBB transisi, aktivitas warga terlihat mulai meningkat yang ditandai dengan jalanan yang mulai macet. Kegiatan usaha mulai kembali beroperasi dan banyak warga yang tidak lagi mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kemudian, kata dia, selama hasil tes belum dapat mengkonfirmasi status kesehatan pegawai tersebut, dilakukan karantina mandiri di rumah dan tidak diperbolehkan beraktivitas di kantor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Transisi PSBB, DPRD DKI Harap Ada Penurunan Kurva Covid-19Meski ada pelonggaran bertahap aktivitas warga, Wakil Ketua DPRD DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta warga untuk tetap patuh terhadap protokol covid-19.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Sarankan DKI Segera Mulai Transisi Fase New NormalIni penting, jangan sampai pembatasan-pembatasan atau pelarangan-pelarangan ini justru menjadikan warga yang sehat jadi sakit.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI: Anies Siapkan Rencana Transisi New Normal Selama 1 BulanAnggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif menyampaikan rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat masa transisi sebelum normal baru atau 'new normal'. Seperti apa? NewNormal Jakarta
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Sarankan DKI Mulai Transisi Fase New NormalDi fase transisi saat ini, Pras mengingatkan, Pemprov DKI wajib meneruskan pengawasan dan pendampingan kepatuhan warga terhadap protokol kesehatan.
Baca lebih lajut »
Kasus Dugaan Suap, KPK Periksa 12 Mantan Anggota DPRD SumutPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, Kamis (4/6/2020).
Baca lebih lajut »
Eks Anggota DPRD Sumut Kembalikan Uang Suap ke KPK, Totalnya Lumayan BanyakKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sebesar Rp422,5 juta terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019. KasusSuapDPRDSumut
Baca lebih lajut »