Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sebesar Rp422,5 juta terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) periode 2009-2014 dan 2014-2019. KasusSuapDPRDSumut
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menerima pengembalian uang sebesar Rp422,5 juta terkait kasus dugaan suap kepada anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019. Uang itu merupakan pengembalian dari para saksi yang terlibat dalam kasus ini. "Selama pemeriksaan saksi-saksi, penyidik telah membuat tanda terima pengembalian uang Rp 422,5 juta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan yang diterima, Kamis .
Baca Juga: Saat ini, KPK sedang meminta izin dari Dewan Pengawas untuk dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut. Sebab, berdasarkan UU KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019, KPK wajib meminta izin Dewas untuk melakukan penyitaan. "Kemudian sesuai mekanisme UU, berikutnya dimintakan ijin penyitaan kepada dewas," terang dia.Baca Juga: Mengenai informasi terkait uang tersebut, Fikri mengaku belum mau membocorkannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Periksa Enam Mantan Anggota DPRD Sumut Terkait Kasus Dugaan SuapPenyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, Rabu (3/6/2020).
Baca lebih lajut »
KPK Panggil 6 Mantan Anggota DPRD Sumut |Republika Online6 mantan anggota DPRD Sumut diperiksa untuk tersangka Robert Nainggolan
Baca lebih lajut »
Kasus Dugaan Suap, KPK Periksa 12 Mantan Anggota DPRD SumutPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 12 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, Kamis (4/6/2020).
Baca lebih lajut »
Pertamina MOR I Tambah Operasional Pertashop di Sumut |Republika OnlineTotal Pertashop milik Pertamina di Sumut capai 380 outlet
Baca lebih lajut »
Gubernur Sumut Ingatkan Bupati dan Wali Kota Tak Sembarangan Buat Kebijakan New NormalUntuk mengambil kebijakan dalam melaksanakan new normal merupakan keputusan gubernur setelah mendapatkan persetujuan dari menteri kesehatan.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Sarankan Anak Sekolah Tetap Belajar di RumahDPRD DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI untuk menunda kegiatan belajar mengajar di sekolah meski nantinya Jakarta sudah masuk dalam fase kenormalan baru.
Baca lebih lajut »