DPR Setujui RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang
Keputusan itu diambil pada saat rapat paripurna ke-15 masa persidangan ke-3 tahun 2021-2022 yang digelar di Gedung Nusantara II DPR.
Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus menanyakan kepada ratusan anggota DPR yang hadir secara offline dan online, apakah RUU tersebut disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang atau tidak. "Kami menanyakan kepada seluruh anggota sekali lagi, apakah rancangan undang-undang keolahragaan ini dapat disetujui dan disahkan jadi undang-undang?" tanya Lodewijk.
#div-gpt-ad-parallax iframe{height: 600px !important}.li_wrap_flying_carpet{padding: 0 10px!important;margin-right: -15px;margin-left: -15px}.wrap_flying_carpet{text-align: center}.flying_carpet_show{width: 100%;height: 300px;position: relative;overflow: visible}.flying_carpet_show_inner{width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;left: 0;clip: rect}.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Paripurna DPR setujui tujuh RUU provinsi menjadi undang-undangDPR RI menyetujui pengesahan tujuh RUU menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. Apa saja ketujuh RUU tersebut?
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU tentang 7 Provinsi Jadi Undang-UndangKeputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (15\/2\/2022).\n\n
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Setujui Reaktivasi Hubungan Diplomatik RI - Sudan SelatanMenlu Retno menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan juga meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika.
Baca lebih lajut »
Debat dengan DPR, Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Diusir dari Ruang Rapat | Ekonomi - Bisnis.comRapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI dengan pihak Krakatau Steel dan Kementerian Perindustrian membahas progres smelter di Kalimantan Selatan, proyek blast furnace yang mangkrak, dan penjelasan terkait impor baja. Dalam perjalanan RDP, muncul debat antara Anggota DPR RI dan Direktur Utama KRAS.
Baca lebih lajut »
DPR Sebut Kalau Permenaker soal JHT Harus Dicabut Jika Rugikan PekerjaSaleh Partaonan Daulay mengaku sejauh ini dalam rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan tidak sama sekali membicarakan perubahan tentang (JHT).
Baca lebih lajut »