DPR Serahkan Perbaikan UU KPK 'Typo' ke Istana

Indonesia Berita Berita

DPR Serahkan Perbaikan UU KPK 'Typo' ke Istana
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 CNN Indonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 1 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 4%
  • Publisher: 53%

DPR sudah menyerahkan dokumen UU KPK yang sebelumnya sempat ada sejumlah 'typo' ke Kementerian Sekretariat Negara.

dalam UU KPK yang sudah disahkan itu."Sudah [diserahkan ke Setneg]," kata anggota Badan Legislasi DPR periode 2014-2019 dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Rabu .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

CNN Indonesia /  🏆 27. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Ada Tipo di UU KPK, DPR Diminta Bahas UlangAda Tipo di UU KPK, DPR Diminta Bahas Ulang'Kalau mau diselesaikan melalui mekanisme yang normal ya harus membahas lagi dari awal karena perubahan ini terkait dengan substansi,'
Baca lebih lajut »

Ketua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruKetua KPK: Mungkin tak Ada Lagi OTT Usai UU KPK BaruPemerintah belum tahu apakah presiden keluarkan Perppu atau tidak.
Baca lebih lajut »

Ketua KPK: Mungkin tidak Ada OTT Lagi setelah UU KPK BaruKetua KPK: Mungkin tidak Ada OTT Lagi setelah UU KPK BaruAgus menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi dan peluncuran Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Baca lebih lajut »

PPP Sebut 9 Fraksi DPR Mungkin Tolak Perppu KPK Bila Tak PasPPP Sebut 9 Fraksi DPR Mungkin Tolak Perppu KPK Bila Tak PasSekretaris Jendral PPP Arsul Sani menilai mungkin 9 fraksi yang kini berada di DPR akan menolak Perppu bila substansinya dinilai kurang pas.
Baca lebih lajut »

Ketua DPR minta masyarakat tunggu DPR bekerja setelah 20 OktoberKetua DPR minta masyarakat tunggu DPR bekerja setelah 20 OktoberKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan agar masyarakat menunggu DPR dan Pemerintah bekerja setelah pelantikan Presiden dan Wakil ...
Baca lebih lajut »

Ketua DPR: Dominasi koalisi tidak akan membuat DPR susah mengkritikKetua DPR: Dominasi koalisi tidak akan membuat DPR susah mengkritikKetua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengatakan dominasi partai koalisi pemerintah di tubuh DPR tidak akan menyebabkan mereka susah mengkritisi ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-22 11:41:56