DPR tak sembarangan memberikan rekomendasi tapi harus menanyakan kepada fraksi lain.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk memberikan ampunan atau amnesti kepada warga negaranya yang terseret kasus hukum, termasuk kepada Baiq Nuril. Namun Presiden Joko Widodo harus meminta pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI. Oleh karena itu DPR RI khususnya Komsi III DPR RI bakal membahasnya.
Baca Juga Muslim mengatakan, pihaknya tentu akan melihat atau mempelajari kasus hukum yang menimpa Baiq Nuril ini. Mulai dari hasil sidang pertama di pengadilan negeri hingga penolakan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali yang diajukan Baiq Nuril. Maka pihaknya tidak sembarangan memberikan rekomendasi tapi harus menanyakan terlebih dulu ke fraksi-fraksi yang ada di DPR RI.
Politikus Partai Amanat Nasional juga menegaskan secara pribadi melihat tidak cerita kemanusian di dalam hukum. Sehingga pihaknya akan melihat dulu masalah apa yang dialami oleh Baiq Nuril. Sebab, Muslim mengatakan, jika berbicara kemanusian, maka tidak ada orang yang bisa ditahan, tidak ada orang yang diproses hukum.
Sebelumnya, kuasa hukum Baiq Nuril, Joko Kumadi menyatakan pihaknya akan menyakinkan DPR RI bawah kliennya berhak untuk mendapatkan amnesti dari presiden Joko Widodo. Rencananya, pihaknya akan berkunjung ke parlemen pada Selasa besok.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PK Baiq Nuril Ditolak, Anggota Komisi III DPR Usul Tunda Bahas Anggaran MAAnggota Komisi III F-PDIP Arteria Dahlan, kecewa dengan MA yang menolak PK Baiq Nuril. Arteria menyerukan Komisi III untuk menunda pembahasan anggaran MA. BaiqNuril
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Paripurna Bahas RAPBN 2020DPR gelar rapat paripurna ke-21 hari ini. Agenda dalam paripurna kali ini adalah Laporan Hasil Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2020 dan RKP Tahun 2020. RAPBN via detikfinance
Baca lebih lajut »
Baiq Nuril akan ke DPR Cari Dukungan untuk Amnesti BesokKeputusan presiden memberikan amnesti harus mendapatkan pertimbangan DPR RI.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR RI: Kabinet Baru Fokus Inisiatif Presiden Bangun SDM
Baca lebih lajut »
KPU Segera Daftarkan Aturan Pilkada 2020 ke PemerintahKPU menyatakan aturan soal tahapan pilkada 2020 sudah disetujui oleh DPR RI.
Baca lebih lajut »
DPR Tegaskan Bakal Pilih Calon Anggota BPK yang Kompeten
Baca lebih lajut »