DPR pertimbangkan menunda pembahasan RUU Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua
, yang mana pada masa sidang lalu, DPR telah mengesahkan 3 RUU yakni, RUU tentang Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Provinsi Pegunungan Tengah sebagai usul inisiatif DPR.
“Memang pada 12 April lalu, rapat paripurna DPR RI sudah mengesahkan tiga RUU DOB sebagai RUU usul inisiatif DPR RI, tetapi dengan masukan MRP saya akan sampaikan pada pimpinan DPR lainnya, termasuk rekan-rekan di Komisi II agar mempertimbangkan penundaan RUU DOB sampai ada putusan MK ,” kata Dasco menanggapi aspirasi MRP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu .Apalagi, Dasco menjelaskan bahwa MRP telah mengajukan uji materiil terhadap UU Otsus Papua ke Mahkamah Konstitusi .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tunggu Putusan MK, DPR Pertimbangkan Tunda Pemekaran PapuaDPR mempertimbangkan untuk menunda pemekaran Papua sampai nanti ada putusan MK terkait uji materi UU Otsus Papua.
Baca lebih lajut »
Bahas Otonomi Papua, DPR Akan Pertimbangkan Hasil MKSetelah bertemu Presiden Jokowi terkait pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua, MRP dan MRP Barat menemui DPR untuk menolak pemekaran. DPR pun mempertimbangkan menunggu hasil akhir dari putusan MK. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Majelis Rakyat Papua Minta Pembahasan RUU Pemekaran Wilayah Papua Ditunda | Kabar24 - Bisnis.comMajelis Rakyat Papua (MRP) menemui Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan menyampakan penolakan RUU Pemekaran Wilayah Papua.
Baca lebih lajut »
Jokowi Terima Delegasi Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat Bahas PemekaranPresiden Jokowi menerima delegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Papua Barat (MRPB) untuk membahas pemekaran Papua dan UU Otsus.
Baca lebih lajut »
Temui Jokowi, Majelis Rakyat Papua Tolak Pemekaran PapuaDelegasi pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Senin kemarin (25/4/2022).
Baca lebih lajut »
DPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya GorengDPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya Goreng. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Baca lebih lajut »