Setelah bertemu Presiden Jokowi terkait pembentukan tiga daerah otonom baru di Papua, MRP dan MRP Barat menemui DPR untuk menolak pemekaran. DPR pun mempertimbangkan menunggu hasil akhir dari putusan MK. Polhuk AdadiKompas
KOMPAS/STEFANUS ATO
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama pegawai Dinas PUPR Provinsi Papua, berfoto bersama di Jembatan Holtekamp, Jayapura, pada Minggu malam. JAKARTA, KOMPAS - DPR pertimbangkan menunda pembahasan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru Papua yang sebelumnya menjadi RUU inisiatif DPR. Penundaan pembahasan setidaknya hingga keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Saat menerima pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat, Selasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penduduk asli Papua harus diberi kesempatan menyampaikan masukan atas kebijakan UU Otsus Papua dan pembentukan daerah otonomi baru Papua. Masalah Otonomi baru Papua perlu dicarikan jalan keluarnya agar tak timbulkan eskalasi konflikbaru di Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tunggu Putusan MK, DPR Pertimbangkan Tunda Pemekaran PapuaDPR mempertimbangkan untuk menunda pemekaran Papua sampai nanti ada putusan MK terkait uji materi UU Otsus Papua.
Baca lebih lajut »
Jokowi Temui MRP Bahas UU Otsus, Mahfud MD: Masih Nunggu Hasil Uji Materi di MKPresiden Jokowi menyambut kedatangan pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang (25.4.2022)....
Baca lebih lajut »
PP KBI dan DPR RI Komisi X Apresiasi Kinerja Tim Review PPONWakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengapresiasi langkah Tim Review PPON Kemenpora di bawah komando Prof. Asmawi terkait sistem pemberangkatan cabang olahraga...
Baca lebih lajut »
Perbandingan Gaji DPR RI dengan Negara Lain, Besar Mana?Besaran gaji pejabat pemerintahan di berbagai negara di dunia memiliki nominal yang berbeda-beda. Hal ini bergantung dengan ketentuan di setiap negara.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Harap Larangan Setop Ekspor Minyak Goreng Tak Berlaku Terlalu LamaCak Imin sempat menyampaikan dukungannya atas langkah Presiden Jokowi yang melarang ekspor minyak goreng.
Baca lebih lajut »
DPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya GorengDPR Dituntut Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minya Goreng. Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengingatkan pemerintah agar membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.
Baca lebih lajut »