Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun elpiji 3 kg. Soedeson menyoroti praktik penimbunan dan pemindahan isi tabung ke tabung yang lebih besar untuk dijual secara komersial tanpa subsidi, yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi dengan harga resmi. Ia meminta kepolisian untuk mengawasi distribusi elpiji 3 kg dan menindak tegas pelaku penyalahgunaan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mendesak aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menimbun gas 3 kg.
Selain penimbunan, Soedeson juga menyoroti praktik pemindahan isi tabung elpiji 3 kg ke tabung yang lebih besar. Gas yang seharusnya disubsidi untuk masyarakat kecil itu kemudian dijual secara komersial tanpa subsidi. 'Oleh karena itu, perlu ada suatu penertiban gitu loh. Pihak aparat kepolisian bisa turun untuk menjaga atau mengawasi dan kalau ada yang bermain-main dengan menimbun atau membeli dengan jumlah yang banyak, supaya ditertibkan gitu,' tegasnya.
'Harus kita katakan jujur sejujur-jujurnya ini semuanya ada kami. Kami tidak diinformasikan tentang kebijakan itu tentang akan menghapus pengecer tanpa ada formula yang untuk mengganti atau apa,' kata Sugeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa .
Elpiji PENIMBUNAN DISTRIBUSI SUBSIDI POLISI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dampak Negatif Kendaraan ODOL, Negara Rugi Puluhan Triliun Per TahunAnggota DPR desak tindakan tegas terhadap kendaraan ODOL, dampak buruk untuk masyarakat dan infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Kasus Penembakan Berulang, DPR Desak Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh TNI-PolriHak penggunaan senjata api oleh TNI-Polri diberikan untuk tujuan mulia yakni menjaga keamanan dan keselamatan warga.
Baca lebih lajut »
DPR Desak Evaluasi Penggunaan Senjata Api di Polri dan TNIKasus penembakan oleh prajurit TNI AL terhadap bos rental mobil di KM 45 Tol Tangerang-Merak memicu tuntutan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata api di tubuh Polri dan TNI. DPR menekankan bahwa senjata api seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira meminta agar anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api dipecat dan diproses secara adil dan transparan.
Baca lebih lajut »
Defisit BPJS Kesehatan Bengkak Rp 20 Triliun, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi'Semakin banyak pasien yang datang, maka semakin besar biaya yang harus dibayar ke fasilitas kesehatan. Sementara sumber pemasukan tidak bertambah,'
Baca lebih lajut »
DPR Desak KY Usut Hakim Pembebas WN China Penambang Emas Ilegal, Ada Dugaan Intervensi?Ia juga mendorong agar para hakim-hakim yang memberikan putusan bebas terhadap WN China tersebut agar diusut. Terlebih KY menurutnya harus bisa bekerja.
Baca lebih lajut »
Wakil Rakyat Bikin Masalah di Luar Negeri, Publik Desak Laporkan Uya Kuya ke MKD DPRPublik soroti jabatan Uya Kuya imbas kontroversi melibatkan korban kebakaran di Los Angeles.
Baca lebih lajut »