Kasus penembakan oleh prajurit TNI AL terhadap bos rental mobil di KM 45 Tol Tangerang-Merak memicu tuntutan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait penggunaan senjata api di tubuh Polri dan TNI. DPR menekankan bahwa senjata api seharusnya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan sebaliknya. Wakil Ketua Komisi XIII DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira meminta agar anggota TNI yang menyalahgunakan senjata api dipecat dan diproses secara adil dan transparan.
JAKARTA, KOMPAS – Kasus penembakan berulang oleh aparat kepolisian dan prajurit TNI menunjukkan bahwa reformasi pengawasan dan pengendalian senjata api menjadi hal yang mendesak dilakukan. DPR meminta adanya evaluasi menyeluruh perihal penggunaan senjata di tubuh Polri dan TNI .
Pada Kamis , pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman tewas karena tertembak di Rest Area Kilometer 45 Tol Tangerang-Merak. Ilyas tewas akibat tembakan ke dada dan rekannya, Ramli Abu Bakar , kritis. TNI Angkatan Laut mengakui ada tiga prajurit TNI AL yang terlibat dalam peristiwa penembakan yang berujung meninggalnya Ilyas.
Sementara itu, rentetan kasus penembakan juga dilakukan oleh polisi. Di antaranya polisi menembak siswa SMK di Semarang, polisi menembak polisi di Solok Selatan, polisi membunuh ibu kandung di Bogor, polwan membakar suami di Mojokerto, serta pembunuhan yang melibatkan anggota Polri di Palangka Raya. Agar tidak ada lagi penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, maka Peraturan Polri No1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.KOMPAS/ADRYAN YOGA PARAMADWYA
Tak kalah penting yakni pengendalian senjata api. Transparansi dalam pengendalian ini dapat ditingkatkan dengan melibatkan lembaga pengawas eksternal. Ia meminta kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk memecat anggota yang menyalahgunakan senjata api serta diproses di peradilan yang berlangsung secara adil dan transparan.Sebab, hak penggunaan senjata api itu diberikan untuk tujuan mulia yakni menjaga keamanan dan keselamatan warga. Ia meminta ke depan agar dilakukan ada evaluasi menyeluruh perihal penggunaan senjata api tersebut.
Sebulan sebelumnya, anggota TNI yang masih aktif menjadi otak pembunuhan mantan prajurit di Sumatera Utara. Kasus penganiayaan itu juga dipicu oleh masalah rental mobil dan kini tengah didalami oleh kepolisian. Ada juga kasus penembakan terhadap seorang pengacara di Bone saat makan bersama keluarganya.
Menurut Adang, ke depan perlu dibuat regulasi ketat serta memastikan bahwa senjata api hanya digunakan untuk melindungi masyarakat, bukan menjadi ancaman bagi mereka. Penyalahgunaan senjata api tidak boleh dianggap enteng.
SENJATA API TNI POLRI PENEMBAKAN DPR
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Penembakan Berulang, DPR Desak Evaluasi Penggunaan Senjata Api oleh TNI-PolriHak penggunaan senjata api oleh TNI-Polri diberikan untuk tujuan mulia yakni menjaga keamanan dan keselamatan warga.
Baca lebih lajut »
Oknum Polisi Tembak Warga di Kalteng, Komisi III DPR RI Desak Polri Usut TuntasJPNN.com : Anggota DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polri untuk mengusut tuntas kasus penembakan yang dilakukan oknum polisi Brigadir AKS terhadap warga sipil...
Baca lebih lajut »
DPR RI Usulkan Pemerintah Tingkatkan Jumlah Petugas Haji dari TNI dan PolriAnggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengusulkan agar pemerintah memperbanyak jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri. Menurutnya, petugas haji dari unsur TNI/Polri lebih sigap dalam membantu jamaah, terutama lansia dan disabilitas.
Baca lebih lajut »
TNI Kerahkan Puluhan Ribu Prajurit Bantu Polri Jaga Keamanan Natal & Tahun BaruJPNN.com : TNI mengerahkan puluhan ribu prajurit dari tiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) untuk membantu Polri menjaga kemanan Natal dan Tahun Baru.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Berikan Apresiasi untuk Polri dan Catatan untuk Kejaksaan dan KPKKomisi III DPR RI memberikan catatan akhir tahun terhadap sejumlah mitra kerja. Polri mendapat apresiasi atas akuntabilitas, responsivitas dalam penegakan hukum, dan inovasi program pengamanan. Sementara Kejaksaan mendapat catatan untuk peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. KPK juga mendapat catatan dari Komisi III DPR.
Baca lebih lajut »
TNI-Polri Siapkan 141.605 Personel untuk Pengamanan Natal & Tahun Baru 2025Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan kesiapan 141.605 personel gabungan TNI-Polri untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025. Pengamanan meliputi berbagai kegiatan, termasuk pengamanan arus mudik, objek ibadah Natal, dan tempat perayaan tahun baru.
Baca lebih lajut »