Sikap partai-partai di DPR RI terbelah soal rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU KPK. PDIP menentang paling keras Perpu KPK.
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mendiskusikan peluang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK ditolak DPR, jika presiden mengambil opsi ini untuk meredam gelombang protes masyarakat. 'Bagaimana kalau ditolak?' kata Bivitri menirukan pertanyaan Jokowi ketika opsi Perpu ditawarkan.
selaku pendukung utama pemerintahan bersuara paling keras.Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto juga mengatakan tidak tepat jika Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. 'Mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat.' Hasto menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.Anggota Komisi Hukum Fraksi
, Arteria Dahlan bahkan meminta presiden tak mendengar pihak-pihak yang disebutnya dengan istilah para pembisik. 'Jangan sampai presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional,' ujar Arteria di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 30 September 2019.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Terbitkan Perpu KPK, Jokowi Tidak Melanggar Pasal Pemakzulan - Analisa - www.indonesiana.idTerbitkan Perpu KPK, Jokowi Tidak Melanggar Pasal Pemakzulan
Baca lebih lajut »
Inilah 3 Gertak Sambal ke Jokowi untuk Hadang Perpu KPK - Viral - www.indonesiana.idSebaliknya, kalangan partai politik terkesan menakut-nakuti Presiden Jokowi. Mereka melontarkan resiko yang terjadi jika Presiden memenuhi aspirasi kalangan antikorupi. Berikut ini sejumlah gertakan mereka.
Baca lebih lajut »
LSI: 76,3 persen publik dukung Perpu KPKLembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, dari hasil surveinya sebanyak 76,3 persen publik mendukung Presiden menerbitkan Perpu KPK.\r\n\r\n"Seperti SP3, ...
Baca lebih lajut »
MAKI gugat kehadiran anggota DPR saat pengesahan RUU KPK ke MKKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI ...
Baca lebih lajut »
UU KPK, MAKI Gugat Kehadiran Anggota DPR ke MKMasyakarat Anti Korupsi Indonesia akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kehadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna pengesahan UU KPK.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Responsif, Ansy Lema: Perppu KPK Tak Perlu DiterbitkanAnsy Lema menilai Presiden Jokowi tak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). PerppuKPK
Baca lebih lajut »