Anggaran Rp 12 miliar dinilai terlalu besar untuk pengadaan perangkat lunak.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan DKIJakarta mengajukan anggaran sekitar Rp 12,6 miliar dalam APBD 2020 untuk pengadaan perangkat lunak, termasuk pembelian database dan antivirus. Anggaran ini dikritik DPRD lantaran terlalu besar.
Dana Rp 7 miliar yang dibayarkan untuk membeli lisensi database Oracle ini hanya dilakukan sekali. Selanjutnya, Pemprov DKI membayar 15 persen dari harga pembelian awal untuk mendapat upgrade software terbaru setiap tahunnya. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia mengritik usulan anggaran penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020 DKI Jakarta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggarkan Rp 12,9 Miliar untuk Antivirus, Pemprov DKI Tegaskan Hanya SewaPemprov DKI tidak berencana membeli antivirus.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jabarkan Anggaran Rp 12 M, Pastikan Tak Hanya untuk AntivirusAnggaran Rp 12 miliar ini juga untuk pembelian sistem Oracle buat database kependudukan.
Baca lebih lajut »
F-PSI DPRD DKI Pertanyakan Anggaran Pembelian Antivirus Rp 12,9 MiliarWilliam meminta Pemprov DKI Jakarta menjelaskan alasan pembelian antivirus tersebut. Megapolitan
Baca lebih lajut »
Jabar Anggarkan Rp 5,2 Miliar Bangun Command CenterCommand Center di Gedung Sate akan diluncurkan Desember 2019 ini.
Baca lebih lajut »
Bangun Command Center, Jabar Anggarkan Rp 5,2 MiliarCommand center Jabar ditargetkan dibuka bulan Desember
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Anggaran Rehab Rumah Dinas Gubernur DKI Capai Rp 2,4 MiliarAnggaran rehab rumah dinas gubernur DKI capai Rp 2,4 Miliar, ini alasannya. Megapolitan
Baca lebih lajut »