Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.
- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi , Saldi Isra , memaparkan pandangan berbeda dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024 . Dalam persidangan yang berlangsung di gedung MK Jakarta, Senin , Saldi menjadi satu dari tiga hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion, atau pendapat berbeda, terkait putusan MK yang menolak permohonan sengketa Pilpres 2024 dari AMIN.
Pengawasan pemilu di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang sejak era Orde Baru hingga masa kini. Dalam sejarahnya, pengawasan ini telah melibatkan berbagai lembaga dan mengalami transformasi signifikan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses demokrasi di negeri ini.Pada awalnya, saat pemilu pertama kali diadakan di Indonesia pada tahun 1955, belum ada lembaga khusus yang bertugas mengawasi jalannya pemilu.
Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu.
Meskipun begitu, anggota LPU dari pusat hingga daerah mayoritas merupakan aparatur pemerintah yang memiliki loyalitas terhadap Golkar. Selain itu, komposisi keanggotaannya juga diperkuat oleh kehadiran Pegawai Negeri Sipil , Angkatan Bersenjata Republik Indonesia , dan anggota Golkar. Skema keanggotaan ini memberikan kesempatan bagi partai politik untuk masuk dalam kepanitiaan pemilu, menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan adanya manipulasi.
Sidang Sengketa Pilpres Mk Mahkamah Konstitusi Saldi Isra Orba Dissepnting Opinion
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dissenting Opinion Hakim MK Arief Hidayat: Terjadi Pelanggaran Pemilu Terstruktur SistematisArief mengingatkan, dalam menjalankan fungsi pemerintah, seluruh organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstiusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi, dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi alias checks and balances) antar cabang kekuasaan negara.
Baca lebih lajut »
5 Hakim Tolak Gugatan Pilpres AMIN, 3 Hakim Dissenting OpinionTiga hakim dissenting opinion dalam putusan MK tolak permohonan Anies-Muhaimin atas hasil Pilpres 2024 adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.
Baca lebih lajut »
Gugatannya Ditolak, Ganjar Soroti Dissenting Opinion 3 Hakim MKTanggapan Ganjar setelah MK menolak gugatan sengketa Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Mahfud: Sepanjang Sejarah MK, Kalau Menyangkut Pemilu, Tidak Pernah Dissenting OpinionJPNN.com : Mahfud Md menyebutkan biasanya tidak terjadi dissenting opinion ketika MK memtuskan sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU).
Baca lebih lajut »
Ini Asalan Dissenting Opinion Hakim MK Arief HidayatHakim MK Arief Hidayat menyebut sejak Pemilu 2004 sampai 2019 tidak ada presiden yang ikut campur pilpres
Baca lebih lajut »
Profil Hakim Arief Hidayat yang Memberikan Dissenting Opinion Pemerintah Lakukan Pelanggaran TSMBerita Profil Hakim Arief Hidayat yang Memberikan Dissenting Opinion Pemerintah Lakukan Pelanggaran TSM terbaru hari ini 2024-04-22 18:10:30 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »