Dewas KPK menerima pengaduan dugaan pelanggaran etik paling banyak pada 2023. Di antaranya soal Firli Bahuri.
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 188 laporan dugaan pelanggaran etik di lingkungan lembaga antirasuah selama lima tahun menjabat. Laporan-laporan tersebut menyeret pegawai, penyidik, hingga pimpinan KPK. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyampaikan badan etik tersebut menerima pengaduan paling banyak pada 2023.
Dewas menerima 20 laporan dugaan pelanggaran etik sepanjang tahun tersebut. Selain itu, Dewas KPK menerima 38 laporan pada 2021, 26 laporan pada 2022, dan 39 laporan hingga 10 Desember 2024. Masa jabatan Dewas KPK kali ini, yang dipimpin Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean, akan berakhir pada 20 Desember mendatang. Dari total 188 laporan yang diterima Dewas selama menjabat, Albertina menyampaikan ada 22 putusan yang menyatakan adanya pelanggaran etik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewas KPK terima 188 pengaduan pada periode 2019-2024Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengungkapkan telah menerima 188 pengaduan masyarakat soal dugaan pelanggaran kode etik oleh insan KPK ...
Baca lebih lajut »
Gusrizal Singgung Dewas KPK Ibarat Macan Ompong, Setuju Revisi UU KPKCalon dewas KPK, Gusrizal, setuju dengan penilaian bahwa dewas KPK selama ini ibarat macan ompong.
Baca lebih lajut »
DPR Gelar Rapat Jelang Fit and Proper Test Capim KPKRapat hari ini menindaklanjuti Surpres tentang Capim KPK dan calon Dewas KPK
Baca lebih lajut »
DPR Resmi Tunjuk Komisi III Lakukan Fit And Proper Test Capim-Cawas KPK, Puan: Siapapun yang Terpilih Harus...DPR bertugas melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK.
Baca lebih lajut »
Calon Dewas KPK, Benny Mamoto, Ingin OTT KPK Diatur Undang-UndangBenny menganalogikan OTT KPK dengan penyidik polisi yang melakukan pembelian narkoba terselubung untuk menangkap pelaku.
Baca lebih lajut »
Calon Dewas KPK Benny Mamoto Sebut OTT KPK Perlu Diatur Payung HukumPada awalnya, Benny Mamoto mengatakan OTT KPK mirip dengan penyidikan tindak pidana narkotika.
Baca lebih lajut »