Dewan Pers resmi menetapkan 11 anggota Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas, atau yang dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.
Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu saat konferensi pers soal RUU Penyiaran yang disiarkan secara online, Selasa . Penetapan ini dilakukan melalui sidang pleno Dewan Pers yang menerima laporan akhir dari tim seleksi yang telah menuntaskan kerjanya pada Senin malam di Jakarta.
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu mengatakan, penetapan ini merupakan bagian dari komitmen Dewan Pers untuk memastikan bahwa perusahaan platform digital berperan secara adil dan bertanggung jawab dalam ekosistem media di Indonesia. “Kami berharap dengan terbentuknya Komite ini, jurnalisme berkualitas dapat lebih terlindungi sementara hak-hak jurnalis dan media tetap terjaga,” kata Ninik, dikutip dari siaran pers, Jumat .Komite tersebut akan melaksanakan mandat sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Februari 2024.ini berasal dari lima nama yang mewakili Dewan Pers atau masyarakat pers, lima orang mewakili unsur ahli dari Kemenko Polhukam, dan seorang dari Kementerian Kominfo.
Beberapa nama terpilih adalah mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito Madrim, mantan ketua SAFEnet Indonesia Damar Juniarto, hingga ketua IJTI Herik Kurniawan.Namun tim seleksi juga menetapkan dua cadangan dari wakil Dewan Pers yakni Bekti Nugroho dan Pasaoran Simanjuntak. Sementara cadangan dari Kemenko Polhukam adalah Arif Satria dan Didin Muhafidin.
Perpres Publisher Rights Publisher Rights
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Pers Tetapkan Komite Pelaksana Perpres “Publisher Rights”Dewan Pers menetapkan anggota Komite Pelaksana Perpres No 32/ 2024. Mereka dari unsur Dewan Pers, pakar, dan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Dewan Pers: Media harus jadi wasit dalam Pilkada 2024Dewan Pers mengingatkan kepada insan media atau wartawan untuk menjadi wasit yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat dalam menyongsong pelaksanaan ...
Baca lebih lajut »
Dewan Pers Ajak Jurnalis NTT Jaga Netralitas Pemberitaan PilkadaMenurutnya pilkada yang akan digelar serentak pada 27 November 2024 akan berlangsung meriah sekaligus mengandung potensi konflik sama halnya dengan pemilu presiden
Baca lebih lajut »
Dewan Pers sebut pelaporan berita pilkada banyak tidak berimbangKetua Dewan Pers Dr. Ninik Rahayu mengatakan, puluhan perkara yang dilaporkan ke Dewan Pers didominasi pelanggaran Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik ...
Baca lebih lajut »
Dewan Pers ingatkan media tak jadi instrumen politikAnggota Dewan Pers Asep Setiawan mengingatkan kepada media massa tidak menjadi instrumen politik dari pihak-pihak berkonflik dalam pemilu ataupun ...
Baca lebih lajut »
Kawal Pilkada 2024, Dewan Pers Gelar Workshop Peliputan PemiluJelang Pilkada 2024, Dewan Pers menggelar workshop peliputan pemilu di Semarang.
Baca lebih lajut »