Penyelesaian RUU Perampasan sejauh ini hanya masih sebatas wacana dan belum terelasisakan oleh pemerintah maupun DPR.
KETUA Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul mengaku tidak berani mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal jika tidak diperintah juragan.
Pacul menegaskan tidak semua undang-undang yang dibahas para legislator diintervensi para ketua umum parpol.Bambang Pacul menyebut partai merupakan bagian dari bangsa yang di dalamnya terdapat aspirasi. Pacul menuturkan para kader bekerja berdasarkan garis ideologi partai.“Jadi kalau kita itu berpartai, itu kewenangan ketua umum untuk mengingatkan kita. Kalau saya bicara soal RUU Perampasan Aset ini penting. Yang lain-lain, mungkin nggak perlu," ungkap Pacul.
“Mungkin terlalu jauh dan dalam bila statement beliau diinterpretasi seperti itu yah. Itu memang sebuah proses politik di mana parpol adalah wadah penampung suara dan amanah dari rakyat Indonesia,” ungkap Dave.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal RUU Perampasan Aset, Wapres: Ini Kepentingannya untuk Rakyat |Republika OnlinePemerintah akan mengajak pihak yang belum setuju agar mendukung RUU tersebut.
Baca lebih lajut »
Bambang Pacul Soal RUU Perampasan Aset: Menciptakan Otoritarian BaruBambang yakini RUU Perampasan Aset ciptakan otoritarian yang berkuasa
Baca lebih lajut »
Mewujudkan RUU Perampasan AsetKini, kita juga menanti suara dari partai politik atau bakal calon presiden mana pun untuk turut mewujudkan RUU Perampasan Aset. TajukRencana AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Bambang Pacul: Nggak Ada Perintah Ketum PDIP Megawati soal RUU Perampasan AsetBambang Pacul PDIP menilai RUU Perampasan Aset itu bisa menciptakan otoritarian baru bagi seseorang yang berkuasa. Maka itu, perlu komunikasi dengan ketum parpol.
Baca lebih lajut »
Enam Pimpinan Instansi Konsolidasi untuk Percepatan RUU Perampasan AsetLima dari enam pimpinan instansi terkait sudah memberi persetujuan pada draf RUU Perampasan Aset. Kepala Polri akan segera menyusul memberi paraf persetujuan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Jokowi Soal RUU Perampasan Aset: Udah Lama Kita Dorong Masa Gak Rampung-rampungPresiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset yang saat ini tak juga diselesaikan.
Baca lebih lajut »