Bambang yakini RUU Perampasan Aset ciptakan otoritarian yang berkuasa
Di samping itu, Komisi III sendiri belum menerima surat presiden yang memerintahkan pembahasan RUU Perampasan Aset. Mengingat, RUU tersebut merupakan usul inisiatif dari pemerintah.terdiri dari sembilan fraksi, namanya bukan fraksi rakyat, tapi Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan lain-lain," ujar Bambang.Kendati demikian, membantah tak memperjuangkan aspirasi publik terkait RUU Perampasan Aset.
Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan rancangan undang-undang Perampasan Aset. Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana korupsi karena sudah memiliki payung hukum yang jelas. RUU Perampasan Aset kembali mencuat ketika Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD meminta dukungan DPR untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Menurut dia, korupsi merupakan sesuatu yang sangat sulit diberantas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bambang Pacul Jelaskan Kontroversi 'RUU Perampasan Aset Harus Lobi Ketum'Soal RUU, Bambang Pacul mengatakan tak semua perlu lobi hingga ketum parpol. Anggota DPR juga bisa bertindak atas inisiatif setelah menampung aspirasi konstituen.
Baca lebih lajut »
Bambang Pacul: Kekuasaan di Republik Ini Tergantung Ketum Partai |Republika OnlineSebagai kader partai, Bambang sebut RUU Perampasan Aset bisa picu otoritarian baru.
Baca lebih lajut »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Baca lebih lajut »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
Baca lebih lajut »
PBHI: Masyarakat Perlu Bergerak Duduki DPR Jika Pembahasan RUU Perampasan Aset MandekMasyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan ke pemerintah dan DPR demi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Saling Lempar RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset masih dibahas lembaga-lembaga pemerintah. Persetujuan itu menjadi dasar pemerintah untuk mengirimkan surat presiden tentang pembahasan RUU Perampasan Aset ke DPR. MajalahTempo
Baca lebih lajut »