Masyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan ke pemerintah dan DPR demi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Masyarakat dinilai perlu bergerak menduduki Gedung DPR/MPR RI sebagai bentuk memberikan tekanan kepada pemerintah dan DPR jika pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana terus mandek.
Hal itu terjadi akibat permintaan anggota dewan yang meminta pemerintah untuk melobi para ketua umum partai politik. Menurut dia, lobi-lobi politik juga dilakukan saat pemerintah dan DPR membahas RUU lain."Mekanisme lobi politik ini memang sudah dari dulu, dan bukan cuma sekarang, bukan cuma saat disampaikan Bambang Pacul . Memangnya KUHP bagaimana? Memangnya amnesti pajak bagaimana? Memangnya Cipta Kerja bagaimana?" ujar Julius.
"Saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa , tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini enggak bisa, Pak," kata Bambang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sederet Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Harus DisahkanDear Anggota DPR, Kapan UU Perampasan Aset & PTUK Disahkan?
Baca lebih lajut »
Draf RUU Perampasan Aset Belum Jelas, Keluhan Mahfud MD Dianggap GimikKeluhan Menko Polhukam Mahfud MD soal RUU Perampasan Aset dianggap gimik karena draf rancangan beleid itu belum sampai ke DPR.
Baca lebih lajut »
Video: 2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti Koruptor!2 Alasan RUU Perampasan Aset & PTUK Ditakuti 'Maling Uang Rakyat'
Baca lebih lajut »
5 Urgensi Disahkannya RUU Perampasan AsetBelakangan, RUU Perampasan Aset kembali mencuat lantaran banyaknya kasus harta kekayaan para pejabat negara yang diduga tidak wajar.
Baca lebih lajut »
Sepekan, Jokowi dorong RUU Perampasan Aset hingga Rafael ditahanSelama sepekan (3-8 April), berbagai peristiwa hukum telah diberitakan Kantor Berita ANTARA mulai dari Presiden Joko Widodo mendorong DPR segera menyelesaikan ...
Baca lebih lajut »
Pengesahan Rancangan UU Perampasan Aset Jangan Jadi Dagelan Politik Jelang Pemilu 2024Pengesahan Rancangan UU Perampasan Aset Jangan Jadi Dagelan Politik Jelang Pemilu 2024: Terungkapnya kekayaan fantastis para pegawai pemerintahan membuat Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset kembali digaungkan
Baca lebih lajut »