'Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR,' kata Dedi Mulyadi.
Purwakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menyarankan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai puluhan miliar rupiah dibatalkan dan anggarannya bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
“Saya kira penggantian gorden untuk rumah dinas DPR batalkan saja. Apalagi proyek itu belum terlalu penting. Malah merugikan nama baik DPR, “ kata Dedi dalam keterangannya di Purwakarta, Jawa Barat, Rabu. Proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR RI terus mendapat kritikan dari berbagai pihak karena biaya penggantian gorden yang terlalu mahal, namun proyek tetap dilanjutkan.Sejak dibuka tender pada 8 Maret 2022, sebanyak 49 peserta telah mendaftar untuk mengikuti lelang proyek ini.Terdapat tiga perusahaan yang mengajukan penawaran paling tinggi, yakni PT Sultan Sukses Mandiri, PT Panderman Jaya, dan PT Bertiga Mitra Solusi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Masa Reses VII DPR RIPertemuan tersebut juga membahas mengenai kegiatan ekspor pasir laut yang masih belum diizinkan oleh pemerintah pusat
Baca lebih lajut »
Bantuan Subsidi Upah Untuk Pekerja Tak Dicairkan Pemerintah, Ini Reaksi DPR RIBSU dapat menjaga daya beli pekerja selepas momen Lebaran. Puan pun berharap Kementerian Ketenagakerjaan segera menyusun aturan teknis terkait kebijakan ini.
Baca lebih lajut »
Kantor Pemenang Tender Gorden DPR RI Rp43,5 Miliar Seperti Ruko Tak BerpenghuniTender pengadaan Gordeng DPR RI senilai Rp43,5 miliar yang kini ramai diperbincangkan, dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi. Siapakah perusahaan tersebut
Baca lebih lajut »
Inilah Delapan Calon Hakim Agung yang Diserahkan Komisi Yudisial ke DPR RISiti mengatakan KY mengutamakan transparansi, independensi, dan objektivitas selama rangkaian tes Calon Hakim Agung Tahun 2021-2022 tersebut.
Baca lebih lajut »
Soal Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR, Ini Peringatan KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan peringatan soal pengadaan gorden pada rumah dinas anggota DPR di Kalibata.
Baca lebih lajut »
Soal Gorden Rumah Dinas DPR, KPK Fokus ke PencegahanKPK menyampaikan proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, masih berada dalam tahap administrasi
Baca lebih lajut »