KPK menyampaikan proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, masih berada dalam tahap administrasi
Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, masih berada dalam tahap administrasi. Oleh sebab itu, KPK saat ini lebih berfokus pada hal pencegahan dalam proses pengadaan tersebut.
“Ini karena masih dalam proses administrasi kemudian ada kemenangan tender di sana. Pelaksanaannya apakah sudah dilakukan?,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu .Ali menjelaskan, untuk konteks penegakan hukum khususnya dalam aspek penindakan, harus memenuhi sejumlah unsur. Soal apakah sudah keluarnya uang negara atau belum dalam proses pengadaan tersebut, Ali menuturkan, perlu dikaji lebih lanjut.
“Makanya kami lihat dari sisi pencegahannya, fokus ke situ dulu, bagaimana pelaksanaannya harus dipastikan sesuai dengan asas-asas dalam pengadaan barang dan jasa,” ungkap Ali.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Singgung soal Gorden DPR: Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Jadi Modus korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengadaan gorden yang dilakukan DPR.
Baca lebih lajut »
KPK Komentar soal Gorden Rumdin DPR: Harus Transparan Sebab Rentan KorupsiKPK mengimbau agar pengadaan gorden rumdin DPR senilai Rp 43,5 miliar dilakukan transparan karena proyek pengadaan barang dan jasa rentan korupsi.
Baca lebih lajut »
KPK Belum Bisa Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Gorden di DPR, Mengapa?Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan belum bisa bertindak dan mengusut dugaan adanya korupsi dalam pengadaan gorden di rumah dinas DPR. Pasalnya, pengadaan tersebut masih dalam tahap administrasi.
Baca lebih lajut »
Pengadaan Barang dan Jasa Kerap Jadi Modus Korupsi, KPK Imbau Proyek Gorden Rumah Dinas DPR TransparanKPK mengimbau proses pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR dilakukan secara transparan dan akuntabel, karena pengadaan barang kerap jadi modus korupsi
Baca lebih lajut »
Soal Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR, Ini Peringatan KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan peringatan soal pengadaan gorden pada rumah dinas anggota DPR di Kalibata.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Tender Gorden Rumah Dinas DPR RI di Kalibata Rentan Korupsi - Pikiran-Rakyat.comKPK mengingatkan agar adanya pengawasan pada tender pengadaan gordeng rumah dinas DPR. Nilai anggaran capai Rp45 miliar
Baca lebih lajut »