Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah dan DPR perlu segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).
menyusul beredarnya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo yang diunggah seseorang di media sosial. Jika data presiden saja bisa bocor, maka data warga biasa lebih tidak terlindungi.
“Segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga ini harus segera kita tambal dengan UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Puan Maharani, dalam keterangannya, Minggu .Menurutnya, apabila RUU PDP disahkan, para pembocor dan pengambil manfaat kebocoran data pribadi akan dijatuhi sanksi seperti denda dan hukuman kurungan.
Puan menjelaskan, RUU PDP belum disahkan karena masih ada perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. DPR ingin lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika .
Puan mengatakan, pengawasan itu tidak cukup di bawah lembaga pemerintahan. Sebab semua lembaga pemerintahan juga berperan sebagai pengelola data pribadi."Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut,” ujar Puan.Sebelumnya, pakar siber dari Indonesia Cyber Security Forum Satriyo Wibowo menyatakan tak ada satu pun negara di dunia yang membuat otoritas pengawasan data di bawah kementerian. Semuanya menjadikan lembaga demikian sebagai lembaga independen.
Dia mengatakan ada tiga prinsip yang harus dipenuhi oleh otoritas pengawasan data yakni independensi, integritas, dan tidak ada benturan kepentingan."Kata kuncinya itu. Coba kalau posisi di Kemkominfo, apakah independen? Apakah dijamin tak ada benturan kepentingan? Kalau integritas, boleh lah. Independensi dan benturan kepentingan? Susah," kata Satriyo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR RI ingatkan komitmen pemerintah selesaikan RUU PDPKetua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah lama ...
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Diduga Suap Bekas Penyidik KPK Rp 3,5 MiliarBekas penyidik KPK Stepanus dan pengacara Maskur Husain menerima suap Rp 11,025 miliar. Sebanyak Rp Rp 3,099 miliar dan 36.000 dollar AS atau Rp 512 juta di antaranya diberikan oleh Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Meminta Usut Tuntas Insiden di Papua BaratKetua DPR Puan Maharani mememinta pengusutan insiden di Papua mencakup identifikasi persoalan dan pencegahan agar kejadian serupa tak terulang. Apalagi sebentar lagi ada hajatan PON XX Papua 2021. Polhuk AdadiKompas rini_rek
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemerintah Usut Tuntas Insiden di MaybratPuan Maharani meminta pemerintah mengusut insiden gugurnya empat anggota TNI akibat penyerangan Kelompok Separatis Teroris.
Baca lebih lajut »
Data Jokowi Bocor, Puan Ingatkan Komitmen Selesaikan RUU PDPKetua DPR Puan Maharani meminta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan RUU PDP
Baca lebih lajut »