Sudah lama dibahas bersama DPR, Puan Maharani ingatkan komitmen pemerintah untuk selesaikan RUU PDP.
Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sudah lama dibahas bersama DPR.
Dia mengatakan segala kebocoran data pribadi yang menyusahkan warga harus segera "ditambal" dengan UU Perlindungan Data Pribadi.Karena itu, dia meminta pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi yang sedang ditunggu-tunggu masyarakat luas. Menurut dia, DPR menginginkan agar lembaga tersebut berdiri independen dan bertanggung jawab kepada presiden, sementara pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika ."Pengawasan tidak cukup di bawah pemerintah, karena pemerintah berperan sebagai pengelola data pribadi. Perlu lembaga independen untuk menghindari potensi konflik kepentingan tersebut," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Dugaan Data eHAC Bocor, Puan Maharani: DPR Kebut RUU PDPDugaan bocornya data 1,3 juta pengguna aplikasi eHAC milik Kementerian Kesehatan mendapat tanggapan serius Ketua DPR RI Puan Maharani.
Baca lebih lajut »
TB Hasanuddin: Usut Pengadaan Multivitamin Rp 2 Miliar di DPR RITB Hasanuddin meminta instansi berwenang segera mengusut pengadaan multivitamin untuk anggota DPR RI sebesar Rp 2 miliar. TBHasanuddin
Baca lebih lajut »
Sekjen DPR Batalkan Anggaran Rp 2 M untuk Pengadaan MultivitaminSekretariat Jenderal (Setjen) DPR menganggarkan Rp 2 miliar untuk pengadaan multivitamin yang bersumber dari APBN 2021. Pengadaan itu kini dibatalkan.
Baca lebih lajut »
Soal Pergantian Panglima TNI, Komisi I DPR Belum Terima Surat dari PresidenDPR khususnya Komisi I belum menerima surat dari Presiden Jokowi soal pergantian Panglima TNI. Diketahui, Marsekal Hadi Tjahjanto akan pensiun November 2021. Anggota...
Baca lebih lajut »
Sekjen DPR Juga Setop Anggaran Penunjang Kesehatan Rp 5 MSelain menyetop anggaran multivitamin Rp 2 miliar, Setjen DPR juga menghentikan anggaran Rp 5 miliar untuk penunjang kesehatan.
Baca lebih lajut »