DPR akan membahas Perppu Cipta Kerja usai pembukaan masa sidang mendatang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, ada aturan yang menyebut bahwa presiden boleh menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang . Apalagi terdapat yurisprudensi dalam menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Baca Juga DPR sendiri, jelas Dasco, akan membahas Perppu Cipta Kerja usai pembukaan masa sidang pada 10 Januari mendatang. Kendati demikian, ia mengungkapkan bahwa batasan waktu pembahasannya belum ditentukan. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 yang kini anggota Dewan Perwakilan Daerah Jimly Asshiddiqie menanggapi terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Menurutnya, ada celah dari Perppu tersebut yang berpeluang digunakan untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo .
"Perppu ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel," ujar Jimly lewat keterangannya, Kamis .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PAN: Jika DPR Menolak, Perppu Cipta Kerja tak Berlaku |Republika OnlineKetua Fraksi PAN Saleh Daulay sebut jika DPR menolak, Perppu Ciptaker tak berlaku.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Janji Kaji Perppu Cipta Kerja di Sidang |Republika OnlineWakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan mengkaji Perppu Ciptaker di sidang.
Baca lebih lajut »
Reses Selesai, DPR Akan Pelajari Perppu Cipta KerjaDPR bakal mempelajari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) setelah mengakhiri masa reses. DPR...
Baca lebih lajut »
Perppu Cipta Kerja Tuai Kritik, Puskapkum Dorong DPR Terima dan Lakukan Legislative ReviewFerdian Andi mengatakan bahwa pihaknya mendorong dibukanya kembali percakapan publik di parlemen dalam pembahasan perubahan UU Cipta Kerja nanti.
Baca lebih lajut »
Fraksi-fraksi di DPR Akan Dalami Urgensi Perppu Cipta KerjaDPR akan mempelajari isi Perppu Cipta Kerja sebelum memberikan pandangannya terhadap perppu itu. Sejumlah pengkaji tata negara mengkritik keras para pihak yang ”ngotot” memberi pembenaran terhadap Perppu Cipta Kerja. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Pertanyakan Faktor Kegentingan Penerbitan Perppu Cipta KerjaAnggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan aspek kegentingan dalam penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Anggota Komisi IX...
Baca lebih lajut »